Digelar di Tengah Pandemi, Pimpinan DPR Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Desember 2020
Digelar di Tengah Pandemi, Pimpinan DPR Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Arsip - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah melalui kerja sama antarlembaga dalam menyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Capaian ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi di masa pandemi.

“Dari awal saya yakini kita pasti akan mampu, kita adalah bangsa yang besar, Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia. Saya apresiasi kinerja lintas institusi pemerintah, LSM serta partisipasi masyarakat," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (9/12).

Dia mengakui sebelumnya banyak perdebatan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berbagai pihak meragukan kesiapan pemerintah, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga:

Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan

Namun, menurut dia, pada akhirnya Pilkada 2020 berhasil diselenggarakan. Protokol kesehatan pun sudah disosialisasi serta diterapkan.

"Tentu saya berharap kesadaran protokol kesehatan ini telah dijalankan secara menyeluruh, sehingga tidak memunculkan kluster baru. Untuk ini, gugus tugas harus aktif melakukan pemantauan dan contact tracing, jangan lengah," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, menyikapi hasil Pilkada 2020, masyarakat harus sabar menunggu hasil resmi KPU, sehingga tidak memunculkan kegaduhan.

Warga hendak memilih di Pilkada Tangsel. (Foto: Kanugrahan)
Warga hendak memilih di Pilkada Tangsel. (Foto: Kanugrahan)

Dia meminta seluruh pasangan calon agar menghormati proses penghitungan resmi KPU serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui Bawaslu dan jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jangan ada yang melakukan pengerahan massa di saat pandemi. Jangan ada yang main hukum sendiri, tolong hargai peran masyarakat dan Pemerintah yang dengan susah payah telah berpartisipasi dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak mudah," katanya.

Dia juga berharap KPU dan Bawaslu dapat mengakomodir keberatan para pihak sesuai aturan yang ada dan bertindak secara jujur dan adil.

Baca Juga:

Pilkada Tangsel Berebut 979.109 Suara di 2.963 TPS

Azis menilai penyelenggara Pilkada 2020 harus lebih kreatif dan aktif. Pelaksanaannya berbeda nuansa dengan umumnya karena dibayang-bayangi pandemi COVID-19.

Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar KPU dan Bawaslu kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi massa.

"Paska Pilkada Serentak 2020, KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi massa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama," katanya pula. (*)

Baca Juga:

Kerahkan Ribuan Aparat, Polisi Amankan dan Tindak Pelanggar Prokes di Pilkada Tangsel

#Pilkada 2020 #Pilkada Serentak #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan