Demokrat DKI Harap Pemilu Berlangsung Sesuai Jadwal

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 Maret 2023
Demokrat DKI Harap Pemilu Berlangsung Sesuai Jadwal

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD Demokrat DKI Jakarta menyesalkan wacana penundaan perhelatan Pemilu 2024 yang diperintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono mengatakan, bahwa anggaran Pemilu sudah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan juga Jakarta. Maka tak elok kalau kontestasi Pemilu ditunda.

Baca Juga:

DPR dan Pemerintah Sepakat Draf Perppu Pemilu Dibawa ke Paripurna

Ketua Komisi A DPRD DKI ini pun memastikan, Anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Jakarta telah disiapkan dengan baik.

"Padahal, anggaran sudah disiapkan dengan baik. Dalam APBD DKI Jakarta 2023, telah dialokasikan hibah untuk KPU DKI sebesar Rp534 miliar untuk Pilkada nanti," papar Mujiyono, yang dikutip Kamis (16/3).

Terlebih para Partai Politik sudah siap bertarung dan telah menyelesaikan tahapan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Mendagri Serahkan 10 Poin Perppu Pemilu ke Komisi II DPR

Lebih lanjut, kata Mujiyono, Demokrat sudah siap menggerakan mesin politiknya guna memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden bersama dengan Koalisi Perubahan.

Terlebih seluruh kader Demokrat siap merebut kemenangan bersama Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Lalu, peserta pemilu juga sudah siap, dan kami bersama Koalisi Perubahan semakin solid untuk memenangkan mas Anies bersama ketum AHY," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan 9 Pelanggaran Pemilu yang Kerap Terjadi

#Pemilu #Pemilu 2024 #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan