Demokrat dan PKS Diminta Tak Tergoda Kekuasaan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 29 Agustus 2021
Demokrat dan PKS Diminta Tak Tergoda Kekuasaan

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini masih fokus sebagai oposisi.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie setuju, di dalam roda pemerintahan perlu ada kelompok yang memposisikan diri sebagai check and balances.

Kelompok tersebut jangan sampai berada di dalam roda kekuasaan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Baca Juga:

Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet

Jerry menyampaikan bahwa pasca-bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam tubuh besar Koalisi Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin, dua partai besar yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera jangan sampai ikut merengek meminta jabatan.

“Sebagai penyeimbang, sebaiknya Partai Demokrat dan PKS tetap oposisi,” kata Jerry kapada wartawan, Minggu (29/8).

Sebetulnya menurut Jerry, PAN sudah cocok jika berada di luar jalur kekuasaan.

Kekuatan PAN yang dikombinasi dengan Partai Demokrat dan PKS justru bisa meningkatkan elektabilitas keduanya sebagai partai-partai penyeimbang.

Menurut Jerry, roda pemerintahan tetap harus dikontrol.

Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dan sekjen partai di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (ANTARA/HO-PDIP)
Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dan sekjen partai di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (ANTARA/HO-PDIP)

Secara perhitungan politik, memposisikan diri sebagai kontrol pemerintah sulit rasanya jika dilakukan di dalam satu kabinet besar.

Namun sayangnya, perspektif politik PAN tidak demikian yang diharapkan. Terbukti dengan ikut merapatnya Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di dalam rapat para pimpinan partai koalisi di Istana beberapa waktu yang lalu.

“Sebetulnya sangat tepat jika PAN berada pada jalur oposisi bersama dengan Demokrat dan PKS. Bahkan elektabilitas PAN bakal baik jika bertahan pada oposisi,” jelasnya.

Bagi Jerry, langkah PAN untuk masuk di dalam tubuh kabinet Jokowi-Maruf bukan sesuatu hal yang mengagetkan.

“Tapi mereka lebih memilih dekat dengan kekuasaan ketimbang berlawanan dengan koalisi pemerintah. Tapi saya duga ini gara-gara kursi di kabinet, jadi apa pun dilakukan oleh PAN,” terangnya.

Baca Juga:

Cak Imin Minta Semua Pihak Dukung Pemerintah Tangani Pandemi COVID-19

Jerry Massie berharap agar jalur oposisi yang dipilih kedua partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Syaikhu harus bisa dipertahankan.

Keduanya diharapkan fokus untuk terus melakukan kontrol terhadap pemerintah agar roda pemerintahan di Indonesia bisa terus berada di rel yang baik.

“Saya mendorong Demokrat dan PKS jadi partai kritis. Buktinya, Demokrat sudah menyalib partai Golkar dalam sebuah survei baru-baru ini,” tandasnya. (Knu)

Baca Juga:

Saat Bahas Pandemi dan Vaksinasi, Megawati Minta Jokowi Tegar Hadapi COVID-19

#Partai Demokrat #PKS #Koalisi Indonesia Hebat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Bagikan