Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 11 April 2019
Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Mereka menuntut independensi lembaga adhoc tersebut. Puluhan mahasiswa itu juga meminta penyidik senior KPK, Novel Baswedan tak terlibat politik praktis.

"Kami meminta supaya pimpinan KPK menjelaskan status politik Novel Baswedan. Kami meminta dijelaskan pernyataan orang Gerindra yang menyebut Novel Baswedan adalah 'orang kita','" kata koordinator aksi dalam orasinya.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Hal itu menanggapi isu yang menyebut Novel sebagai kader Partai Gerindra. Selain itu, pemberian penghargaan kepada dua mantan komisioner KPK, Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menuding KPK berafiliasi ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 dalam kontestasi Pilpres 2019.

"KPK dan Novel berpihak terhadap pasangan capres 02 di Pilpres," tegasnya.

KPK sebagai lembaga penegak hukum diminta untuk independen dan netral dalam memberantas korupsi di tanah air. Apalagi, pelaksanaan Pilpres 2019 tinggal menghitung hari.

"KPK adalah penegak hukum, harus netral dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Jika KPK tidak netral, bubarkan saja, setuju!," teriak salah satu aksi massa.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas KPK tersebut mulanya menggelar aksi damai meminta KPK tak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Namun, massa mulai panas setelah massa mencium gelagat adanya kepentingan politik dalam peringatan 2 tahun teror terhadap Novel.

Salah satunya lantaran adanya kelompok pengamanan sebuah ormas pemuda yang diperkenankan masuk ke dalam lobi KPK, sementara kelompok mereka dilarang masuk.

Massa aksi pun membakar ban dan spanduk. Bahkan, kelompok tersebut sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mencoba memadamkan api yang mereka kelilingi.

Massa mulai tenang setelah mediasi dengan petugas kepolisian dan juga KPK sepakat dengan massa untuk masuk ke dalam Gedung KPK dan bertemu perwakilan KPK.

Diketahui, Wadah Pegawai KPK menggelar aksi damai dan deklarasi Anti-teror di depan Gedung KPK, Jakarta (11/4). Deklarasi ini bertepatan dengan peringatan dua tahun teror dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Aksi damai ini digelar untuk kembali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen langsung di bawah Presiden. TGPF ini penting agar kasus teror terhadap Novel maupun teror terhadap pegawai dan pimpinan KPK diusut tuntas dan tidak terulang di kemudian hari.

Aksi damai peringatan teror terhadap Novel ini rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan para mantan komisioner serta pegawai KPK sejak awal berdiri. Selain itu, acara juga rencananya akan diisi dengan pembacaan deklarasi antiteror terhadap KPK, serta sarasehan budaya oleh Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, dan konser musik antikorupsi dari sejumlah musisi tanah air salah satunya yakni, eks Gitaris Iwan Fals Band, Digo. (Pon)

Baca Juga: Kejaksaan Agung Diminta Seret Novel Baswedan ke Pengadilan

#KPK #Novel Baswedan #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - 39 menit lalu
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Bagikan