Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 11 April 2019
Demo di KPK, Mahasiswa Minta Novel Baswedan Tak Main Politik

Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Mereka menuntut independensi lembaga adhoc tersebut. Puluhan mahasiswa itu juga meminta penyidik senior KPK, Novel Baswedan tak terlibat politik praktis.

"Kami meminta supaya pimpinan KPK menjelaskan status politik Novel Baswedan. Kami meminta dijelaskan pernyataan orang Gerindra yang menyebut Novel Baswedan adalah 'orang kita','" kata koordinator aksi dalam orasinya.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Hal itu menanggapi isu yang menyebut Novel sebagai kader Partai Gerindra. Selain itu, pemberian penghargaan kepada dua mantan komisioner KPK, Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menuding KPK berafiliasi ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 dalam kontestasi Pilpres 2019.

"KPK dan Novel berpihak terhadap pasangan capres 02 di Pilpres," tegasnya.

KPK sebagai lembaga penegak hukum diminta untuk independen dan netral dalam memberantas korupsi di tanah air. Apalagi, pelaksanaan Pilpres 2019 tinggal menghitung hari.

"KPK adalah penegak hukum, harus netral dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Jika KPK tidak netral, bubarkan saja, setuju!," teriak salah satu aksi massa.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pengawas KPK tersebut mulanya menggelar aksi damai meminta KPK tak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Namun, massa mulai panas setelah massa mencium gelagat adanya kepentingan politik dalam peringatan 2 tahun teror terhadap Novel.

Salah satunya lantaran adanya kelompok pengamanan sebuah ormas pemuda yang diperkenankan masuk ke dalam lobi KPK, sementara kelompok mereka dilarang masuk.

Massa aksi pun membakar ban dan spanduk. Bahkan, kelompok tersebut sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mencoba memadamkan api yang mereka kelilingi.

Massa mulai tenang setelah mediasi dengan petugas kepolisian dan juga KPK sepakat dengan massa untuk masuk ke dalam Gedung KPK dan bertemu perwakilan KPK.

Diketahui, Wadah Pegawai KPK menggelar aksi damai dan deklarasi Anti-teror di depan Gedung KPK, Jakarta (11/4). Deklarasi ini bertepatan dengan peringatan dua tahun teror dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Demo di KPK
Demo di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Aksi damai ini digelar untuk kembali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen langsung di bawah Presiden. TGPF ini penting agar kasus teror terhadap Novel maupun teror terhadap pegawai dan pimpinan KPK diusut tuntas dan tidak terulang di kemudian hari.

Aksi damai peringatan teror terhadap Novel ini rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan para mantan komisioner serta pegawai KPK sejak awal berdiri. Selain itu, acara juga rencananya akan diisi dengan pembacaan deklarasi antiteror terhadap KPK, serta sarasehan budaya oleh Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, dan konser musik antikorupsi dari sejumlah musisi tanah air salah satunya yakni, eks Gitaris Iwan Fals Band, Digo. (Pon)

Baca Juga: Kejaksaan Agung Diminta Seret Novel Baswedan ke Pengadilan

#KPK #Novel Baswedan #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Bagikan