Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 22 November 2019
  Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera melakukan pemangkasan rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 yang mengalami defisit sebesar Rp10 triliun.

Diketahui setelah pembahasan di komisi-komisi DPRD rancangan anggara KUA-PPAS sebagai dasar APBD menyetuh angka 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya dalam rancangan APBD mengalami defisit hingga Rp10 triliun.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan Jakarta membutuhkan kepemimpinan dan ketegasan dari sosok Anies dalam memperbaiki secara komprehensif rancangan anggaran Jakarta yang ada.

PSI desak Anies segera pangkas anggaran yang tak perlu di APBD DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Dalam setiap pemotongan anggaran besar pasti ada banyak pertentangan dan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah ujian besar bagi Gubernur Anies," kata Idris melalui pernyataan tertulis yang diterima merahputih.com, Kamis (21/11).

Idris meyakini masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dipotong untuk efisiensi. Dalam anggaran tersebut, terdapat pos belanja langsung dan tidak langsung, serta pos pembiayaan.

Untuk melakukan efisiensi, kata dia, diperlukan keterbukaan dan kecermatan, apalagi mengingat batas waktu pembahasan di akhir November sudah kurang dari dua minggu.

“Konsekuensinya jelas penganggaran akan molor. Kami tidak mau penyisiran anggaran ini dilakukan secara sulap. Untuk eksekutif menyisir 10 triliun Rupiah, bisa habis berminggu-minggu,” kata Idris.

Baca Juga:

Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

PSI menilai Gubernur Anies harus berani mengeluarkan keputusan komprehensif untuk memotong 10 triliun Rupiah. Menurut Idris, pemotongan anggaran sebesar itu sudah bukan sekedar keputusan teknokratis lagi, tapi sudah menjadi keputusan dan kebijakan politis.

"Ini level pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh Bappeda atau Sekda, tapi harus langsung dari Gubernur. Harus segera dilakukan," tutup Idris.(Asp)

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

#PSI #APBD DKI #Anies Baswedan #APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan