Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal


KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu diwarnai pertanyaan seputar banyaknya petugas Pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu.
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi II DPR RI mencecar August Mellaz, salah satu peserta fit and proper test terkait hal tersebut.
Baca Juga:
Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi
Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim mengatakan, Pemilu 2019 menyisakan fenomena di mana banyak petugas penyelenggara Pemilu di TPS-TPS yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia.
"Angkanya yang meninggal hampi 1000, yang jatuh sakit 5000 lebih, ke depan 2024, dengan UU Pemilu tidak berubah, tolong kasih gambaran apa yang kira-kira akan dilakukan?" tanya Luqman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menanyakan formulasi apa yang akan dilakukan KPU agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di Pemilu 2024 mendatang.

Senada, anggota Komisi II Fraksi PKS Nasir Djamil pun menanyakan kepada peserta fit and proper test untuk mengantisipasi peristiwa meninggalnya para petugas Pemilu 2019 lalu.
"Optimalisasi pemanfaatan informasi teknologi, menyambung apa yang disampaikan oleh kolega dari PKB tadi, bahwa 2019 banyak petugas yang merenggang nyawa dan sampai hari ini kita tidak tahu kenapa mereka sampai meninggal? apakah penyakit yang mereka derita atau ada sesuatu di luar itu?" kata Nasir Djamil.
"Pertanyaan kami adalah bagaimana saudara bisa menjelaskan pemanfaatan informasi teknologi yang dapat dilakukan guna mencegah korban jiwa tidak terulang kembali ketika pelaksanaan Pemilu 2019?" tambah Nasir. (Pon)
Baca Juga:
Demokrat akan Kulik Tiga Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)