Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 Februari 2022
Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu diwarnai pertanyaan seputar banyaknya petugas Pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu.

Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi II DPR RI mencecar August Mellaz, salah satu peserta fit and proper test terkait hal tersebut.

Baca Juga:

Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi

Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim mengatakan, Pemilu 2019 menyisakan fenomena di mana banyak petugas penyelenggara Pemilu di TPS-TPS yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia.

"Angkanya yang meninggal hampi 1000, yang jatuh sakit 5000 lebih, ke depan 2024, dengan UU Pemilu tidak berubah, tolong kasih gambaran apa yang kira-kira akan dilakukan?" tanya Luqman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menanyakan formulasi apa yang akan dilakukan KPU agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di Pemilu 2024 mendatang.

TPS. (Foto: Bawaslu)
TPS. (Foto: Bawaslu)

Senada, anggota Komisi II Fraksi PKS Nasir Djamil pun menanyakan kepada peserta fit and proper test untuk mengantisipasi peristiwa meninggalnya para petugas Pemilu 2019 lalu.

"Optimalisasi pemanfaatan informasi teknologi, menyambung apa yang disampaikan oleh kolega dari PKB tadi, bahwa 2019 banyak petugas yang merenggang nyawa dan sampai hari ini kita tidak tahu kenapa mereka sampai meninggal? apakah penyakit yang mereka derita atau ada sesuatu di luar itu?" kata Nasir Djamil.

"Pertanyaan kami adalah bagaimana saudara bisa menjelaskan pemanfaatan informasi teknologi yang dapat dilakukan guna mencegah korban jiwa tidak terulang kembali ketika pelaksanaan Pemilu 2019?" tambah Nasir. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat akan Kulik Tiga Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

#KPU #Pemilu #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Bagikan