Arteria Dahlan Harus Obati Luka Hati Orang Sunda

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Januari 2022
Arteria Dahlan Harus Obati Luka Hati Orang Sunda

Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: dpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masyarakat atau penutur Bahasa Sunda merasa resah atas ucapan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung untuk mengganti Kejati karena berbahasa Sunda saat rapat.

Ketua Repdem Banten, Ronald Christian Adelius mengatakan, keinginan Arteria Dahlan agar rapat resmi menggunakan bahasia Indonesia sudah tepat. Namun demikian, permintaan pemecatan dinilainya berlebihan dalam kapasitas tugas anggota Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

Angkatan Muda Siliwangi Desak PDIP Pecat Arteria Dahlan

"Tentu saja hal ini melukai masyarakat Sunda," pungkas Ronald yang juga merupakan Wakil Ketua bidang Kehormatan Partai DPLN Jerman PDI Perjuangan.

Bung Ronald berharap, agar anggota DPR-RI tersebut bisa mengobati luka hati masyarakat Tatar Sunda.

"Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap nasionalisme PDI Perjuangan yang merangkul keragaman budaya dan bahasa di daerah," harapnya.

Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: Antara)
Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: Antara)

Ia mengungkapkan, secara umum pemakaian bahasa daerah dalam acara resmi juga kerap terjadi di daerah Jawa Tengah, namun hal tersebut tidak menjadi persoalan besar sampai terjadi pemecatan.

"Kenapa hanya bahasa sunda yang dikritisi? Malah pemakaian bahasa Inggris yang layak dikritisi tidak pernah ada yang protes," tanyanya.

Mewakili warga Banten yang sering disebut juga sunda aing, Ronald menegaskan, pentingnya sebagai kader PDI Perjuangan menjaga persatuan dengan apresiasi kearifan lokal entah adat istiadat atau bahasa daerah.

"Saya yakin Bung Arteria juga orang Minang seperti saya, pasti mengerti rasa tersinggung kedaerahan orang Sunda," katanya. (Sucitra/Banten)

Baca Juga:

Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat

#Arteria Dahlan #Suku Sunda #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan