Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 19 Januari 2022
Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron di lingkungan sekolah selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah semakin mengkhawatirkan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun diminta untuk segera ambil tindakan tegas dan cepat serta koordinasi dengan pemerintah pusat guna melakukan penanganan kasus Omicron di dunia pendidikan.

Baca Juga

Pemkot Cirebon Siapkan Strategi Hadapi Penyebaran Omicron

"Kita ini tempat pertemuan semua dari berbagai daerah penyangga, orang datang ke Jakarta. Populasi kita lebih padat, maka kewaspadaan pun harus lebih tinggi," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu (19/1).

Menurutnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tingginya kasus Omicron di Jakarta ini sangat bahaya. Terlebih saat ini banyak siswa dan pengajar yang dilaporkan positif COVID-19.

"PTM seratus persen, tatap muka tanpa prokes yang ketat. Selain itu, tentunya faktor eksternal juga berpengaruh, yang mana ini butuh keterlibatan semua pihak, keterlibatan orang tua dan masyarakat," paparnya.

Maka dari itu, kata dia, pelaksanaan PTM di tengah naiknya Omicron di ibu kota ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Kita tentu ingin PTM kembali terlaksana, namun pengawasan prokes harus berjalan lebih baik," paparnya.

Baca Juga

Kasus Omicron Indonesia Paling Banyak 'Diimpor' dari Arab Saudi

William mengingatkan Anies untuk kembali fokus pada penanganan pandemi. Menurutnya, penanganan COVID-19 akan jadi penentuan langkah politik Anies selanjutnya.

"Pak Gubernur, kami paham Bapak butuh monumen, JIS dan Formula E. Namun yang terpenting, penanganan ini baik. Omicron turun, elektabilitas Bapak pasti naik," ungkapnya.

Oleh karena itu, penanganan kasus COVID-19 ini harus menjadi perhatian penting Pemprov DKI untuk menaikan elektabilitas Anies.

"Menurut kami, ini kunci langkah Pak Gubernur selanjutnya. Kami harap tugas utama tidak lupa. Tugas Gubernur bukan hanya bangun stadion, sirkuit, dan sumur, yang jauh lebih penting melindungi segenap keselamatan warga. Kami harap, sekali lagi, fokus," tutup William. (Asp)

Baca Juga

Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan

#DPRD DKI Jakarta #PSI #Omicron #Kasus COVID-19 #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan