Anies Dianggap Tak Transparan, PDIP: Dulu Prapembahasan Dipublikasikan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (ANTARA/Arindra Meodia)
Merahputih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyatakan menilai, Anies Baswedan belum transparan dalam mengelola rencana anggaran.
Seharusnya rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI sebelum dibahas agar ada tanggapan dari masyarakat.
Baca juga:
"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (31/10).

Gembong mengungkapkan kenapa prapembahasan dipublish zaman itu. Karena, hal itu mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, maka dikomplain publik.
"Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu," kata Gembong.
Baca juga:
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Tapi soal transparansi dan keterbukaa ini berlaku umum bagi siapapun. Baik Ahok maupun Djarot harus melakukan keterbukaan kepada publik.
"Persoalan kan di situ. Saya tidak mau persoalan personal. Tapi bagaimana keterbukaan yang diharapkan publik," kata Gembong. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
