Anies Berencana Hapus LRT Velodrome-Manggarai, PSI Minta Menhub Turun Tangan


LRT Jakarta. Foto:@lrtjakarta
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Menko Perekonomian dan Menteri Perhubungan turun tangan mengawal pelaksanaan pembangunan LRT Jakarta. Sebab, tersirat kabar jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghapus LRT rute Velodrome-Manggarai.
“Agar pembangunan berjalan sesuai target, kami berharap Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perhubungan bisa berperan lebih aktif untuk mengawal pembangunan LRT Jakarta," ujar anggota PSI, Eneng Malianasari melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/12).
Baca Juga
Eneng menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun LRT Velodrome-Manggarai sekitar Rp5 triliun. Namun, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai di Rancangan APBD tahun 2021.
Bahkan, di APBD 2018 hingga 2020 juga tidak ada alokasi anggarannya. LRT Velodrome-Manggarai, kata Eneng, ditargetkan beroperasi pada tahun 2024, seharusnya sekarang ini sudah mulai konstruksi.
"PT Jakpro sebagai pelaksana sudah siap dengan dokumen perencanaan yang detail dan SDM yang mumpuni, tapi Pemprov DKI tidak mau memberikan anggaran," jelasnya.

Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan perlu segera turun tangan untuk memastikan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD 2021.
Eneng memahami bahwa pendapatan daerah berkurang akibat pandemi COVID-19. Di APBD-P 2020, anggaran Pemprov DKI berkurang dari Rp87,95 triliun menjadi Rp63,23 triliun.
“Misalnya dibiayai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), obligasi daerah, atau pinjaman bank. Pada intinya, pemerintah pusat tidak boleh tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” tutup Eneng. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
