Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah
Rapat DPRD DKI terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6). (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Kafe Holywings dianggap kelewatan batas dalam menjalankan usaha. Sebab, selama pembukaannya Holywings kerap menimbulkan masalah.
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, ketika masa pengetatan PSBB, Holywings melakukan pelanggaran aturan prokes yang dibuat Pemerintah DKI guna menekan penyebaran kasus COVID-19. Holywings beroperasi hingga tengah malam dan menimbulkan kerumunan.
Lalu, belum lama ini Bar Holywings berulah lagi promosi minuman beralkohol kontroversial.
Baca Juga:
Wagub DKI Buka Suara soal Nasib Pekerja Holywings usai Izin Usaha Dicabut
Gilber melanjutkan, parahnya lagi, setelah ditelusuri oleh Pemerintah DKI, Holywings dinilai menyalahi aturan yang berlaku, terutama terkait izin penjualan minuman beralkohol.
"Dulu COVID-19 kalian kumpul-kumpul, bukan kali ini kalian bikin masalah," kata Gilbert Simanjuntak saat rapat terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan (penjelasan kasus Bungkus Night dan Holywings), di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).
Mestinya, kata Gilbert, Holywings mengambil pelajaran dari kasus lain dalam dugaan penistaan agama.
Baca Juga:
Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings
Saking geramnya, Politikus Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa tidak pantas pihak Kafe dan Bar Wolywings ikut hadir dalam rapat di gedung DPRD.
"Sebenarnya anda tidak layak duduk di sini (gedung DPRD). Ini pelecehan," tegasnya.
Menurut Gilbert, persoalan ini pasti akan terus terjadi bukan hanya Kafe dan Bar Holywings, jika Pemerintah DKI Jakarta tak melakukan pengawasan ekstra ketat di tempat hiburan di ibu kota. (Asp)
Baca Juga:
Pemprov DKI Cek Kafe Holywings di Pondok Indah yang Katanya Belum Ditutup
Foto Asropih di gedung dprd dki
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih