Anggota DPR Agung Widyantoro Tepis Kabar Ditangkap Polisi karena Narkoba

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 08 April 2022
Anggota DPR Agung Widyantoro Tepis Kabar Ditangkap Polisi karena Narkoba

Ilustrasi - Pemakai narkoba (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro dikabarkan ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat karena terlibat kasus narkoba pada Jumat (7/4) dini hari.

Namun, kabar itu ditepis oleh Agung. Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja dan sedang berada di rumah jabatan usai melaksanakan ibadah salat Jumat.

"Saya hanya bisa beristigfar karena jujur kabar itu tidak benar. Saya sampai saat ini baik-baik saja di rumah, bahkan barusan saya selesai salat Jumat di rumah jabatan," kata Agung dalam komunikasi melalui panggilan video dengan wartawan, Jumat (8/4).

Baca Juga:

Kabar Penangkapan Anggota Dewan dalam Perkara Narkoba Dipastikan Tak Benar

Meski pihak kepolisian sudah menyatakan tidak ada penangkapan terhadap anggota DPR dalam kasus narkoba, Agung merasa perlu menyampaikan klarifikasinya.

Agung juga mengaku kaget ketika mengetahui bahwa kabar penangkapan dirinya juga dikaitkan dengan anggota DPR berinisial HL.

"Yang saya bikin kaget lagi ditangkap bersama anggota DPR berinisial HL. Jadi saya sampaikan kepada seluruh khalayak yang membaca berita, berita (penangkapan) itu tidak benar," ujar Agung.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut juga membantah kabar dirinya ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkoba.

Anggota DPR termuda itu menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks.

"Jadi posisi (saya) di Jakarta dengan tubuh yang sehat, baru bangun bahagia bukan sedang diperiksa kepolisian," kata Hillary dalam unggahan media sosial Instagram pribadinya, Jumat (8/4).

Baca Juga:

Anggota DPR Hillary Lasut Bantah Ditangkap Polisi Karena Narkoba

Hillary mengaku sudah banyak mendapat telepon dari pimpinan DPR terkait kabar penangkapan dirinya. Dia yang mengaku baru bangun tidur mengaku shok dengan kabar tersebut.

"Saya lagi di rumah sehat walafiat, hari ini dapat kabar masuk penjara apa diperiksa polisi terkait kasus sabu-sabu. Saya belum mandi saking shock-nya baru bangun," imbuhnya. (Pon)

Baca Juga:

Perangi Narkoba dan Selamatkan Generasi Bangsa

#Kasus Narkoba #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan