Anggaran Transportasi Meningkat, Dewan: Selama Bermanfaat, Tidak Masalah

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 11 Oktober 2019
 Anggaran Transportasi Meningkat, Dewan: Selama Bermanfaat, Tidak Masalah

Anggota DPRD Fraksi PKS, Muhayar RM (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran subsidi transportasi sebesar 6,94 triliun untuk tahun 2020. Usulan anggaran tersebut meningkat hampir 50 persen dari tahun 2019. Pada tahun ini jumlah anggaran subsidi transportasi sebesar 3,7 triliun.

Anggota DPRD Fraksi PKS, Muhayar RM menilai selama penambahan anggaran tersebut jelas dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat umum, tidak menjadi masalah.

Baca Juga:

Kepala BPPBJ DKI Bantah Langgar Lelang Proyek Beton

“Adanya kenaikan anggaran bisa saja karena adanya penambahan armada baru, ada penambahan layanan MRT dan LRT yang tahun ini belum ada dan tidak signifikan anggarannya,” kata Muhayar, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran tersebut di breakdown untuk subsidi MRT sebesar 938,59 miliar, LRT Jakarta 665,07 miliar, dan Transjakarta 5,34 triliun.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan adanya kenaikan subsidi dalam anggaran transportasi bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Salah satu caranaya ialah dengan adanya peremajaan dan penambahan bus.“Adanya penambahanan bus dan kenyamaannanya akan berdampak pada penamabahan kapasitas dan antusias masyarakat,” katanya.

Baca Juga:

Kasus Perjudian di Robinson, Anies Ingin Apartemen Terapkan Pergub 132/2018

Pengajuan anggaran tersebut sejalan dengan amanat dari Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian udara, Ingub itu memerintahkan kepala dinas perhubungan DKI untuk mempercepat peremajaan bus-bus tersebut.(Pon)

Baca Juga:

Tak Hanya Anies, Rumah Dinas DPRD Bakal Direnovasi Anggarannya Rp3,6 Miliar

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan