Anak Buah Anies Klarifikasi Tak Ada Anggaran Aibon, Pras: Pas Ketahuan Bilang Salah Tulis

Usulan anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 (net)
MerahPutih.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mencopot anak buahnya di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dengan baik.
Belakangan ini draf usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 menjadi sorotan.
Baca Juga
Harga Online Aibon Cuma Rp9.500, RAPBD DKI Patok Rp82 M. Lumayan Bedanya!
Teranyar, anggaran yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat yang membuat heboh banyak pihak karena menganggarkan sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan anggaran untuk ballpoint atau pulpen senilai Rp 123 miliar.
Tak hanya itu anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 5 miliar tak luput dari sorotan masyarakat. Ada lagi yang diperbincangkan masyarakat terkait anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base senilai Rp 12 Miliar.

"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer kalo SKPDnya enggak mampu ganti orangnya," kata Prasetyo saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat sudah memberi klarifikasi bahwa anggaran pengadaan lem aibon itu tidak ada. Mereka telah menyisir ulang anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD tahun 2020.
Baca Juga
Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, alasan Syaefuloh bisa saja untuk mengelak karena jumlah anggaran itu sudah diendus oleh masyarakat.
"Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali nah kaya gitu saya enggak sependapat," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
