Anak Buah Anies Klarifikasi Tak Ada Anggaran Aibon, Pras: Pas Ketahuan Bilang Salah Tulis

Usulan anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 (net)
MerahPutih.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mencopot anak buahnya di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dengan baik.
Belakangan ini draf usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 menjadi sorotan.
Baca Juga
Harga Online Aibon Cuma Rp9.500, RAPBD DKI Patok Rp82 M. Lumayan Bedanya!
Teranyar, anggaran yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat yang membuat heboh banyak pihak karena menganggarkan sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan anggaran untuk ballpoint atau pulpen senilai Rp 123 miliar.
Tak hanya itu anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 5 miliar tak luput dari sorotan masyarakat. Ada lagi yang diperbincangkan masyarakat terkait anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base senilai Rp 12 Miliar.

"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer kalo SKPDnya enggak mampu ganti orangnya," kata Prasetyo saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat sudah memberi klarifikasi bahwa anggaran pengadaan lem aibon itu tidak ada. Mereka telah menyisir ulang anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD tahun 2020.
Baca Juga
Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, alasan Syaefuloh bisa saja untuk mengelak karena jumlah anggaran itu sudah diendus oleh masyarakat.
"Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali nah kaya gitu saya enggak sependapat," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
