Anak Buah Anies Klarifikasi Tak Ada Anggaran Aibon, Pras: Pas Ketahuan Bilang Salah Tulis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 30 Oktober 2019
Anak Buah Anies Klarifikasi Tak Ada Anggaran Aibon, Pras: Pas Ketahuan Bilang Salah Tulis

Usulan anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 (net)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mencopot anak buahnya di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dengan baik.

Belakangan ini draf usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 menjadi sorotan.

Baca Juga

Harga Online Aibon Cuma Rp9.500, RAPBD DKI Patok Rp82 M. Lumayan Bedanya!

Teranyar, anggaran yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat yang membuat heboh banyak pihak karena menganggarkan sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan anggaran untuk ballpoint atau pulpen senilai Rp 123 miliar.

Tak hanya itu anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 5 miliar tak luput dari sorotan masyarakat. Ada lagi yang diperbincangkan masyarakat terkait anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base senilai Rp 12 Miliar.

Ramai Dibicarakan, Cek Fakta Menarik Seputar Lem Aica Aibon
Lem Aica Aibon dalam berbagai ukuran. (Foto: instagram @rimba.makmur)

"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer kalo SKPDnya enggak mampu ganti orangnya," kata Prasetyo saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat sudah memberi klarifikasi bahwa anggaran pengadaan lem aibon itu tidak ada. Mereka telah menyisir ulang anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD tahun 2020.

Baca Juga

PSI Desak Anies Jelaskan Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, alasan Syaefuloh bisa saja untuk mengelak karena jumlah anggaran itu sudah diendus oleh masyarakat.

"Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali nah kaya gitu saya enggak sependapat," tutupnya. (Asp)

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan