Afifuddin Janji Redakan Ketegangan KPU-Bawaslu
Calon anggota Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Gedung Parlemen, Selasa (15/2/2022). (ANTARA/Fauzi Lamboka)
MerahPutih.com - Calon anggota KPU RI periode 2022-2027 Mochammad Afifuddin menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2).
Dalam kesempatan itu, Afifuddin berjanji bakal meredakan ketegangan yang terjadi antara KPU dan Bawaslu. Hal itu disampaikan Afifuddin merespons pertanyaan anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun.
"Kira-kira Pak Afif melihat sesuatu yang belum beres atau belum sempurna di KPU, dengan kehadiran Pak Afif bisa menyempurnakan? Saya butuh penjelasan jujur, yang ikhlas," ujar Komarudin.
Baca Juga:
Hadapi Pemilu 2024, Calon Anggota KPU Afifuddin Tekankan Inovasi dan Kolaborasi
Anggota Bawaslu periode 2017-2022 ini mengakui memang masih ada kekurangan, termasuk masih ada ketegangan antara KPU dan Bawaslu.
"Saya setuju dengan beberapa ungkapan tadi ada ketegangan antara KPU-Bawaslu ini harus kita landaikan," ungkapnya.
Afifuddin juga membeberkan alasan dirinya maju pada seleksi komisioner KPU. Saat menjadi komisioner Bawaslu, dia mengikuti semua tahapan pemilu mulai dari DPT hingga penegakan hukum selalu berkomunikasi dengan KPU RI.
"Sejatinya ini situasi yang bisa dibuat lebih cair dengan pola-pola komunikasi informal yang harus sering kita lakukan," imbuhnya.
Baca Juga:
PKS: Harus Ada Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu
Karena itu, Afifuddin melanjutkan, memang benar ada ketegangan antara KPU dan Bawaslu.
"Jadi tentu dari sisi keinginan kita ingin berkontribusi untuk pemilu kita lebih baik dengan bergabung di teman-teman KPU bermodalkan pengalaman pengawasan pemilu dan juga pengalaman di masyarakat sipil," tandasnya. (Pon)
Baca Juga:
Hari ini, Enam Calon Anggota KPU dan Dua Calon Anggota Bawaslu Dicecar DPR
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres