3 Ekor Sapi di Jakut Diduga Terinfeksi Virus PMK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 Juni 2022
3 Ekor Sapi di Jakut Diduga Terinfeksi Virus PMK

Petugas Pemeriksa Hewan Kurban Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara Agus Unarso di Koja, Jakarta Utara, Selasa (21/6/2022). ANTARA/Abdu Faisal

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyakit mulut dan kuku (PMK) tengah mewabah di Indonesia. Penyebaran virus PMK juga telah ditemukan di Jakarta.

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Jakarta Utara menemukan, tiga ekor sapi yang tersuspek PMK.

Staf Pemeriksa Hewan Kurban dari Dinas KPKP Jakarta Utara Agus mengatakan, Dinas KPKP telah melaporkan temuan ini melalui aplikasi integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). Nantinya, petugas dari Balai Besar Penelitian Veteriner akan mengambil sampel sapi tersuspek itu untuk pengujian klinis.

Baca Juga:

Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown

"Jadi yang kita periksa kita menemukan ada 3 ekor sapi dengan tanda-tanda klinis seperti PMK. Tapi kepastian penyakitnya harus uji laboratorium, makanya kita kirim laporan ke kementerian (kesehatan)," ucap Agus saat dikonfirmasi, Jumat (24/6).

Agus menuturkan, temuan 3 sapi bergejala mirip virus PMK ini hanya di satu lokasi saja di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Lanjut Agus, sapi yang begejala PMK ini berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kasus tersebut ditemukan belum lama ini.

"Ditemukan kasus PKM itu sekitar Selasa (21/6) atau Rabu (22/6)," ucapnya.

Baca Juga:

Anggaran Penanganan COVID-19 Digunakan Buat Tangani PMK

Agus menuturkan, setelah terdekteksi bergejala PMK, tiga sapi tersebut dilakukan karantina selama 14 hari atau dua minggu. Dipisahkan dengan hewan lainnya, supaya tidak menular dengan hewan lain. Kemudian dilakukan tindakan pengobatan, pemberian multivitamin dan antinyeri.

Lalu untuk sapi lainnya juga dilaksanakan penanganan pengobatan agar dari virus PMK.

"Terhadap 3 ekor sapi itu langsung diisolasi, dikarantina, jauh dari sapi lainnya kemudian dilakukan penangan pengobatan," ungkap Agus. (Asp)

Baca Juga:

Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro

#Jakarta Utara #Ternak Sapi #Ibadah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Bagikan