UU Parpol
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Indonesia
Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Disinyalir Sudah Jadi Kesepakatan Parpol dan Pemerintah
gagasan tersebut mencerminkan manuver politik para elite yang berpotensi merampas hak demokratis rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Indonesia
PDIP Siap Diskusi Soal Wacana Peningkatan Dana Parpol, Ikut Undangan KPK
Pembiayaan partai adalah isu penting yang harus dikaji secara terbuka, termasuk dari aspek transparansi dan akuntabilitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Mei 2025
Indonesia
DKPP Periksa Anggota KPU Soal Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2).
Mula Akmal - Selasa, 07 Februari 2023
Indonesia
Partai Berkarya Targetkan 30 Kursi di DPR RI
Partai Berkarya resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke kantor KPU RI, Jumat (12/8). Pendaftaran dipimpin langsung Ketum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono.
Mula Akmal - Jumat, 12 Agustus 2022
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kader partai politik (parpol) rentan melakukan tindak pidana korupsi.
Zulfikar Sy - Rabu, 18 Mei 2022
Indonesia
Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dinilai Tepat
Langkah yang ditempuh kubu Moeldoko mengajukan judicial review terhadap AD/RT Partai Demokrat Tahun 2020 dinilai tepat.
Zulfikar Sy - Jumat, 24 September 2021
Indonesia
Indikasi Oligarki Parpol Bermain di Wacana Kenaikan PT Parlemen
Kenaikan PT ini merupakan desain sistematik menuju pengekalan oligarki parpol
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2020
Berita
PDIP Tak Setuju Revisi UU Parpol
Politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menolak revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan Partai Politik. Hal ini sesuai dengan keputusan penolakan Presiden Joko Widodo terhadap usulan revisi kedua undang-undang tersebut.
Fredy Wansyah - Rabu, 20 Mei 2015