Pemprov DKI melalui arahan Gubernur Pramono ingin memastikan warganya hidup sehat, aman, dan sejahtera.

Pemprov mengambil langkah-langkah inovatif dalam bentuk pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat kondisi keuangan para penghuni.

Menghadirkan sistem yang lebih terintegrasi dan objektif untuk membantu warga Jakarta mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Pemprov DKI Jakarta ke depannya bisa terus melanjutkan pembangunan rumah susun karena menyediakan hunian layak merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta.

Langkah ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, mengurangi kepadatan di pintu utama stasiun

Rusun Jagakarsa yang memiliki harga sewa terendahnya sebesar Rp 865.000 mempunyai metode pembayaran listrik atau token dan airnya secara terpisah.

Fasilitas rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta Pesakih dapat dimanfaatkan warga

Hal ini seperti disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno saat meninjau pengerukan Kali Krukut di Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).

Usul pembatasan penghunian bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di Ibu Kota untuk juga bisa memiliki kesempatan yang sama seperti para penghuni yang sudah lama bertempat tinggal di rusunawa dan menikmati subsidi unit hunian.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino ingin bantuan Program Perumahan tepat sasaran.

DPRD DKI menolak pembatasan masa hunian rusun. Pemprov DKI pun langsung memberikan respons soal penolakan tersebut.

Pembahasan soal Rusun masih bergulir di Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Warga Jakarta yang tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) tercatat memiliki tunggakan pembayaran sewa hingga mencapai Rp 95,5 miliar.

7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar.