Pramono Resmikan Rusunawa Jagakarsa, Harga Sewa Tertinggi Rp 1,8 Juta

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (8/5).

Rusunawa yang dibangun di tanah seluas 1,9 hektare tersebut memiliki tiga tower dengan masing-masing 16 lantai.

Tiap unitnya memiliki luas 36 meter persegi (m2) dengan dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, serta ruang jemuran. Terdapat pula ruang bersama di depan lift yang bisa dimanfaatkan warga di tiap-tiap lantai. Lift rusunawa ini juga dilengkapi kartu akses sehingga lebih aman dan nyaman.

Tak hanya itu, rusunawa yang baru usai dibangun tahun 2024 itu juga memiliki fasilitas masjid, sarana olahraga, playground, daycare, dan ruang terbuka. Kemudian, Rusunawa Jagakarsa ini juga sudah green building. Dan sudah ada sertifikasi dari International Finance Corporation dan Green Building Project Indonesia, GBJI.

Baca juga:

Rano Karno Minta Anak Buah Sosialisasi ke Warga di Kawasan Tak Layak Huni, Bujuk Biar Mau Pindah ke Rusunawa

Untuk biaya sewa, tambah dia, sesuai dengan Perda 1 tahun 2024, dimulai dari Rp 865.000 hingga Rp 1,8 juta per unit per bulan. Namun, biaya tersebut di luar pembiayaan listrik dan air. Rusunawa ini juga tidak dikenakan batas waktu huni.

Pramono mengaku gembira karena telah menerima calon penghuni rusunawa itu dari kalangan disabilitas.

"Tadi dilaporkan oleh kepala dinas, Pak Kelik bahwa jumlahnya 723 unit. Dari 723 unit, tiga unit diantaranya untuk disabilitas, sementara 720 unit lainnya untuk warga pada umumnya,” kata Pramono saat dijumpai di Rusunawa Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis.

Ia mengaku senang karena masyarakat benar-benar mendapatkan hunian di rusunawa tersebut melalui aplikasi Si Rukim (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman), bukan melalui perantara. Tetapi, setelah mengetahui adanya keluhan masyarakat mengenai aplikasi tersebut, Pramono berjanji akan segera memperbaiki sistem Si Rukim.

"Bismillah nanti dua minggu lagi mudah-mudahan aplikasi ini lebih terbuka, lebih transparan dan lebih baik, lebih cepat merespon masyarakat. Kalau memang tidak memenuhi syarat, maka dalam waktu dua minggu bisa diketahui," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta ke depannya bisa terus melanjutkan pembangunan rumah susun karena menyediakan hunian layak merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk itu, pembangunan berikutnya ada di Rorotan, Padat Karya dan juga revitalisasi Rusun Marunda," katanya.