Zulhas Sebut Erick Punya Nyali

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 26 Februari 2023
Zulhas Sebut Erick Punya Nyali

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat pidato dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (26/2) menyiratkan Erick Thohir menjadi kandidat partai untuk bertarung di Pilpres.

Zulhas menyebut jika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlihat harmonis ketika hadir dalam konsolidasi nasional PAN.

Baca Juga:

PAN Pasangkan Ganjar dan Erick di Rakornas

Terlihat dari siaran Youtube, keduanya duduk bersebelahan di kursi tamu terhormat, sejajaran dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Sekretariat Negara Indonesia, Pratikno.

"Ini ada Pak Ganjar ada Pak Erick sepertinya harmonis ini Pak, tapi jangan lupa sebagai panglima perang kita tunduk kepada Pak Presiden," ucap Zulhas saat pidato.

Menteri Perdagangan (Mendag) ini juga menyebut, Ganjar Pranowo merupakan seorang gubernur yang pekerja keras, hal itu bisa dilihat dari rambutnya yang putih dan wajahnya mulai mengerut.

Tanda-tanda tersebut merupakan pemimpin yang bekerja keras untuk rakyat seperti ungkapan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Rambut mulai putih, kening mulai berkerut sesuai tanda-tanda yang diberikan Pak Presiden," cetus Zulhas.

Habis sanjung Ganjar, giliran Zulhas menceritakan Erick. Zulhas percaya bila Erick Thohir bisa membereskan persoalan di tubuh PSSI. Mengingat Erick baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PSSI menggantikan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

Zulhas memanggil, Erick Thohir sebagai saudara, lantaran dirinya bersama anggota sudah menganggap Erick sebagai kader.

"Menteri BUMN adalah saudaraku, baru saja kepilih jadi Ketua Umum PSSI kami yakin PSSI lebih jauh lebih baik dari sekarang. Karena apa, saudaraku Erick Thohir punya nyali," ucapnya.

"Kenapa dipanggil saudaraku pak, karena kader PAN menganggep saudaraku Erick Thohir ini pak sudah menjadi partai amanat nasional," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Baswedan Ikut Apel Siaga Pemenangan PKS

#Partai Politik #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan