Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Zulhas Minta Kader PAN Tak Terlena dengan Perolehan Survei

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Juli 2023
Zulhas Minta Kader PAN Tak Terlena dengan Perolehan Survei

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (keempat-kiri). ANTARA/HO-PAN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 5-13 Juni 2023 mencatatkan elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 5,0 persen. Perolehan tersebut membuat PAN mengalahkan partai-partai lain seperti PKS, PPP, dan Perindo.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengingatkan, jangan sampai hasil survei membuat para kader terlena, melainkan harus semakin gigih dalam bekerja agar bisa merealisasikan temuan baik tersebut.

"Tentu para kader harus bisa memastikan hasil baik ini dengan memenangkan hati rakyat secara sungguh-sungguh dalam pemilu. Jangan sampai terlena, karena butuh kerja sama tim yang baik untuk menang," kata Zulhas, pada Kamis (13/7).

Baca Juga:

PAN Yakin Peluang Poros Keempat Airlangga-Zulhas Masih Terbuka

Menteri Perdagangan (Mendag) ini mengatakan, hasil survei harus dijadikan masukan yang baik bagi partainya sebagai acuan untuk membuat program kerja demi meraih kemenangan di Pemilu 2024. Torehan yang dicapai, kata dia, merupakan kerja keras semua kader PAN.

"Insight menarik tentang survei dan tren elektabilitas parpol. PAN selalu melihat survei sebagai dua hal, pertama evaluasi, kedua acuan serta pemicu semangat agar kinerja ke depan semakin baik," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia syah menuturkan, elektabilitas PAN bisa meningkat karena didongkrak oleh kinerja positif Mendag. Hal itu terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kementerian Perdagangan pimpinan Zulkifli Hasan yang meraih 52,1 persen.

"PAN mengalami perubahan signifikan, berkat Zulkifli Hasan yang berhasil membawa PAN lebih terbuka. Tentu kabar baik karena ada semacam perluasan target pemilihan PAN," kata Dedi.

Baca Juga:

8 Kursi PAN DPR RI Dapil Jateng Hilang di Pileg 2019, Zulhas Pasang Caleg Artis

PAN dinilai konsisten mengalami kenaikan secara terus-menerus seiring waktu mendekati ajang Pemilu 2024. Apalagi, PAN memiliki pendukung baru yakni generasi milenial yang berpotensi meningkatkan elektabilitas partai.

Sekadar informasi, raihan moncer juga ditunjukkan dari hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 26-30 Mei. Elektabilitas PAN menempati urutan kedelapan dengan perolehan sebesar 3,1 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan, di mana pada rilis Indikator Politik Indonesia periode 30 April-5 Mei sebelumnya, elektabilitas PAN sebesar 2,7 persen. (Asp)

Baca Juga:

PKB Beri Syarat ke Golkar dan PAN jika Ingin Gabung KIR

#PAN #Partai Politik #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Bagikan