Yusril Sebut Semua Parpol Tunggu Keputusan Megawati soal Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 Maret 2023
Yusril Sebut Semua Parpol Tunggu Keputusan Megawati soal Capres 2024

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra usai melangsungkan pertemuan dengan Plt PPP Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Semua partai politik disebut masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Pasalnya, sampai saat ini belum satu pun koalisi parpol yang berani mengumumkan pasangan calon (paslon).

Baca Juga

Yusril Akan Temui Elite PPP Bahas Eksistensi Parpol Islam

"Kita dengan sabar menanti, seperti apa keputusan yang akan beliau (Megawati) ambil," kata Yusril usai bertemu dengan jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Markas PPP, Jakarta, Senin (13/3).

Yusril mengatakan, koalisi yang terbentuk saat ini masih cair dan masih dalam tahap penjajakan. Demikian pula sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024.

Adapun nama-nama tersebut yakni, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga

PPP Ajak PDIP dan PBB Gabung KIB Plus

Dari sejumlah koalisi yang sudah terbentuk, hanya Koalisi Perubahan, yang sudah mengusung Anies Baswedan. Namun demikian, koalisi yang dibentuk Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini belum mengantongi cawapres.

"Calon-calonnya sudah ada. Sebut nama Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Tapi memutuskan paslon, sampai sekarang belum satupun partai yang berani. Kayaknya masih menunggu apa arah PIDP," jelas dia.

Menurut Yusril, jika PDIP sudah menetapkan dan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden maka otomatis semua parpol dan koalisi mengikuti.

"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Yusril Agendakan Pertemuan dengan Megawati

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Megawati Soekarnoputri #PDIP #Pilpres 2024 #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Secara hukum telah diatur pihak yang bisa mengadukan pencemaran nama baik, hanyalah perseorangan (individu), bukan institusi.
Wisnu Cipto - 40 menit lalu
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 6 menit lalu
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Delpedro kini berstatus sebagai tersangka dugaan penyebaran hasutan melalui media sosial yang memicu kerusuhan saat demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Delpedro dituduh menghasut para pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis di beberapa lokasi unjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
pemerintah bakal merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang dirangkum usai unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan