Yusril Sebut Semua Parpol Tunggu Keputusan Megawati soal Capres 2024


Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra usai melangsungkan pertemuan dengan Plt PPP Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3). ANTARA/Melalusa Susthira K
MerahPutih.com - Semua partai politik disebut masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Pasalnya, sampai saat ini belum satu pun koalisi parpol yang berani mengumumkan pasangan calon (paslon).
Baca Juga
"Kita dengan sabar menanti, seperti apa keputusan yang akan beliau (Megawati) ambil," kata Yusril usai bertemu dengan jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Markas PPP, Jakarta, Senin (13/3).
Yusril mengatakan, koalisi yang terbentuk saat ini masih cair dan masih dalam tahap penjajakan. Demikian pula sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024.
Adapun nama-nama tersebut yakni, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga
Dari sejumlah koalisi yang sudah terbentuk, hanya Koalisi Perubahan, yang sudah mengusung Anies Baswedan. Namun demikian, koalisi yang dibentuk Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini belum mengantongi cawapres.
"Calon-calonnya sudah ada. Sebut nama Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Tapi memutuskan paslon, sampai sekarang belum satupun partai yang berani. Kayaknya masih menunggu apa arah PIDP," jelas dia.
Menurut Yusril, jika PDIP sudah menetapkan dan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden maka otomatis semua parpol dan koalisi mengikuti.
"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan

Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
