Yusril Sebut Semua Parpol Tunggu Keputusan Megawati soal Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 Maret 2023
Yusril Sebut Semua Parpol Tunggu Keputusan Megawati soal Capres 2024

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra usai melangsungkan pertemuan dengan Plt PPP Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Semua partai politik disebut masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Pasalnya, sampai saat ini belum satu pun koalisi parpol yang berani mengumumkan pasangan calon (paslon).

Baca Juga

Yusril Akan Temui Elite PPP Bahas Eksistensi Parpol Islam

"Kita dengan sabar menanti, seperti apa keputusan yang akan beliau (Megawati) ambil," kata Yusril usai bertemu dengan jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Markas PPP, Jakarta, Senin (13/3).

Yusril mengatakan, koalisi yang terbentuk saat ini masih cair dan masih dalam tahap penjajakan. Demikian pula sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024.

Adapun nama-nama tersebut yakni, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga

PPP Ajak PDIP dan PBB Gabung KIB Plus

Dari sejumlah koalisi yang sudah terbentuk, hanya Koalisi Perubahan, yang sudah mengusung Anies Baswedan. Namun demikian, koalisi yang dibentuk Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini belum mengantongi cawapres.

"Calon-calonnya sudah ada. Sebut nama Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Tapi memutuskan paslon, sampai sekarang belum satupun partai yang berani. Kayaknya masih menunggu apa arah PIDP," jelas dia.

Menurut Yusril, jika PDIP sudah menetapkan dan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden maka otomatis semua parpol dan koalisi mengikuti.

"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Yusril Agendakan Pertemuan dengan Megawati

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Megawati Soekarnoputri #PDIP #Pilpres 2024 #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan