Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) membuat pemerintah bisa sepihak menafsirkan Pancasila.
Pasalnya, lanjut kuasa hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu, dengan perppu tersebut pemerintah bisa dengan mudah membubarkan ormas mana pun tanpa melalui jalur pengadilan.
"Apalagi kalau ormas itu dituduh memanfaatkan atau menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila, bisa langsung dibubarin," ujar Yusril di Kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/7) malam.
Padahal, sambung Yusril, bila dibandingkan dengan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pemerintah tidak dengan mudah bisa membubarkan sebuah ormas karena harus melewati berbagai tahapan.
"Harus dengan tiga kali peringatan, jika tidak juga dipatuhi lalu baru diperintahkan penghentian sementara, lalu kemudian baru dibubarkan. Kalau mau dibubarkan pun harus melalui pengadilan, jadi minta izin dan sudah cukup alasan," jelasnya.
Jika pun ormas tersebut dibubarkan, terang Yusril, mereka dapat melawan melalui pengadilan. Namun, lanjut dia, dengan perppu ini semua proses pengadilan dinihilkan.
"Jadi pemerintah dalam hal Pancasila itu bisa sepihak menafsirkan Pancasila, lantas menuduh ormas tidak Pancasila," terang Yusril.
Bahkan, kata Ketua Umum PBB ini, mereka yang menjadi pengurus dan anggota ormas tersebut bisa ditangkapi dan kemudian dipidana penjara sampai seumur hidup.
"Sekurang-kurangnya lima tahun, selama-lamanya 20 tahun. Ini kan suatu hal yang luar biasa," ungkapnya.
Yusril mencontohkan, pada zaman kolonial Belanda, membubarkan partai dan ormas itu tidak pernah angggota-anggotanya dipenjara sampai seumur hidup, yang ditangkap hanya pimpinannya.
Selain itu, sambung Yusril, di zaman Orde Lama ketika Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan, tidak ada anggota Masyumi dan PSI yang ditangkapi.
"Paling yang ditangkap Sutan Sjahrir, Pak Natsir, Prawoto. Tapi, tidak kaitannya dengan partainya, tapi karena tuduhan-tuduhan lain pada waktu itu misalnya subversif," tukasnya.
"Tapi kalau ini ditafsirkan sepihak oleh pemerintah, lalu orang lain dituduh tidak sesuai Pancasila terus dibubarin dan orangnya bisa ditangkapin. Saya menganggap ini sangat kejam ya," pungkas Yusril. (Pon)
Baca juga berita terkait Perppu Ormas dalam artikel: HTI Ajukan Uji Materi Perppu Ormas Ke MK Sore Ini
