Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan HTI akan mengajukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/7) sore.
"Kami akan ke MK Selasa sore. Mendaftarkan uji materi atas Perppu Ormas. Saya kalau tidak kejebak banjir di Belitung, saya sebenernya hari ini sudah (ke MK)," ujar Yusril di Kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/7) malam.
Yusril menjelaskan, akan menguji hal formil dan materiil Perrpu Ormas. Uji materiil karena normanya bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan, uji formil perppu itu dikeluarkan dalam hal kegentingan yang memaksa.
Menurut Yusril, kegentingan yang memaksa itu ada dalam putusan MK tahun 2009 yang mengatakan bahwa kegentingan memaksa itu ada tiga hal.
"Pertama, ada satu keadaan yang segera harus diatasi, dan mengatasinya itu harus dengan aturan setara UU, sementara aturan itu tidak ada," tuturnya.
Kemudian yang kedua, lanjut Yusril, pertimbangannya undang-undang itu ada namun tidak memadai untuk mengatasi keadaan.
"Pertanyaannya, apakah Undang-Undang 17/2013 tentang Ormas tidak memadai? Lebih daripada memadai," tegasnya.
Lalu yang ketiga, kalau dibawa RUU ke DPR mungkin memakan waktu yang lama sementara keadaan darurat genting ini akan terus berlangsung.
"Jadi kalau tidak ada tiga syarat itu, dia bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu pikiran kita," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, saat ini masih ada kelompok yang jelas-jelas menolak dasar negara dan ingin mengganti ideologi bangsa.
"Sekarang saya balik, apakah tidak genting kalau ada gerakan-gerakan tolak demokrasi, tolak nasionalisme, tolak NKRI? Genting gak?" kata Wiranto bertanya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/7).
Ia pun menantang siapa pun yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk berdiskusi dan mencari jalan keluarnya.
"Kalau ada anggapan gak genting ya sudah ayo, jalanin saja ini, diemin saja ini. Aman, Pak Wiranto enggak usah ngomong, Pak Jokowi enggak usaha ngomng. Kita biarkan saja itu NKRI digerogoti, Pancasila digerogoti. Ideologi itu biar saja subur. Kita rela nanti jadi Libya, seperti Irak, seperti Suriah, mau enggak, mau enggak?" timpal Wiranto. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Menkopolhukam: Perppu Ormas Bukan Akal-Akalan Pemerintah
