Luhung Sapto
MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memiliki kewenangan untuk mencabut surat penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi, sertifikat HGB belum berusia lima tahun ke atas.
"BPN berwenang mencabut sertifikat, tapi itu tidak mudah. Apalagi kalau tidak dilakukan dengan benar," kata ujar Yusril melalui sambungan telepon di acara Populi Center di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1)
Ia juga menilai putusan Menteri Sofyan Djalil menolak permintaan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk penolakan dan membatalkan HGB Pulau C, D, dan G, itu sudah tepat.
"Jadi jawaban BPN itu sudah benar bahwa mereka sudah menerbitkan sertifikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai prosedur," jelas Yusril
Sebab, kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu penerbitan HGB oleh BPN bukan tanpa dasar. Sebelumnya, lebih dahulu dikeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.
Surat permohonan dikirim untuk membatalkan tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D, dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu ditandatangani oleh Anies pada 29 Desember 2017.
"Jadi, kita sudah banyak lakukan kajian soal ini, memang saya tidak banyak berbicara yang kita lakukan adalah menyusun kebijakan, menyusun langkah-langkah dan semuanya memiliki konstruksi hukum yang solid," kata Anies di Jakarta, Selasa (9/1). (Asp)
Baca juga berita lain terkait reklamasi teluk Jakarta di: Begini Perjalanan Reklamasi Teluk Jakarta Kata Pakar Hukum Agraria
