Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih berhati-hati dalam menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, reklamasi bukan kebijakan melainkan perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta.
"Pemda DKI harus lebih hati-hati karena ini bukan kebijakan, tetap perjanjian dengan pihak lain," ujar Yusril melalui sambungan telepon saat acara Populi Center dan Smart FM Network dengan topik Reklamasi dan Investasi, di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).
Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu menuturkan proyek reklamasi Teluk Jakarta sejatinya bukan proyek atau pun kepentingan pengembang, namun ini hajatan pemerintah.
"Reklamasi ini yang punya hajat ini bukan swasta, tapi pemerintah," bebernya.
Untuk itu, ia menyarankan kepada Pemprov DKI agar proyek reklamasi dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pasalnya, polemik pulau buatan Teluk Jakarta ini bukan semata-mata hanya mainan politik.
"Reklamasi melalui hukum, ini harus dilihat bukan semata-mata politik, tapi ini hukum," jelas Yusril. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kepala Dinas Penanaman Modal Digarap Polisi Soal Reklamasi
