Yusril Ihza Mahendra Kritik Blusukan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Foto Antara/Ismar Patrizki)
MerahPutih, Politik-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik langkah Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sembilan bahan pokok (sembako). Menurutnya, hal ini tidak menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
"Presiden datang terus bagi-bagi sembako, yah itu tidak menyelesaikan masalah, harus ada kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah ini," kata Yusril di sela-sela kegiatan Orientasi Pengurus PBB, di Jakarta, Sabtu (19/9).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi blusukan ke kawasan Manggarai Jakarta Selatan, Kamis (10/9) lalu, membagi-bagikan 2.000 paket sembako kepada warga.
Pakar hukum tata negara itu mengatakan pemerintahan Jokowi tidak siap mengantisipasi krisis. Di mana-mana terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), harga-harga kebutuhan bahan pokok melambung, kemarau panjang membuat petani gagal panen.
"Daya beli masyarakat menurun, stock pangan berkurang, nelayan melaut tapi tidak ada yang beli ikan. Jangan jadi presiden kalau hanya datang untuk bagi-bagi beras lima kilogram," tukas Yusril.
Sekedar catatan, pemerintah berencana menambah utang sebesar US$5 miliar atau setara Rp72 triliun lebih dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). (Luh)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
WNI Gabung Tentara Asing, Yusril Tegaskan Status Kewarganegaraan tak Hilang Otomatis
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi