Pilpres 2019

Yusril Bocorkan Arah Dukungan PBB Pada Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 20 Januari 2019
 Yusril Bocorkan Arah Dukungan PBB Pada Pilpres 2019

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Terjawab sudah arah dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pilpres 2019. Partai pimpinan Yusril Izha Mahendra itu mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf tersebut semakin kuat sesuai dengan aspirasi kader yang disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Secara resmi PBB belum mendeklarasikan kepada siapa mengarahkan dukungan menghadapi pemilihan presiden 17 April 2019. Mencermati aspirasi kader dan pengurus cenderung dukungan mengarah ke Jokowi-Maaruf," kata Yusril di salah satu warung Kopi di Kendari, Minggu (20/1).

Pengurus sudah menggelar beberapa kali rapat berkaitan sikap partai menghadapi pilpres dengan berbagai dinamika di internal kepengurusan dan kader.

"Ya, akhir Januari 2019 PBB segera menyampaikan kepada publik tentang afiliasi politik pada pilpres. Dinamika menuju pengambilan sikap dukungan ke salah satu pasangan calon presiden cukup tinggi. Perbedaan pandangan antarkader biasa cukup tajam tetapi dalam suasana arif dan bijak," tuturnya.

Yusril Izha Mahendra bersama kader PBB di Jakarta
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi Bawaslu (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Yusril mengakui kerap menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah tetapi dalam konteks memperkuat komitmen membangun bangsa menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat.

"Mungkin saja ada yang menyorot soal sikap PBB bila dikaitkan dengan kekritisan saya pada pemerintah beberapa waktu lalu. Tetapi saya menilai kritik itu diterima pemerintah sebagai koreksi untuk perbaikan penataan pemerintahan dan pembangunan," ucapnya.

Ia mengajak kader PBB menjunjung tinggi keputusan partai karena keputusan partai pasti berdasarkan pertimbangan matang dari berbagai hal yang bermuara pada kepentingan bangsa dan negara.

"Soal dukung mendukung dalam politik hal biasa dan tidak penting untuk dipertajam hingga membawa perbedaan yang saling memojokan," ujar Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sultra Ruksamin mengatakan kader wajib taat pada keputusan partai.

"PBB Sultra taat pada keputusan partai, termasuk menghadapi pilpres. Sultra cenderung mengarahkan dukungan pada pasangan Joko Widodo-Maaruf," ujar Ruksamin yang juga Bupati Konawe Utara.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berada di Kendari, Sulawesi Tenggara bersama Sekjen Yurisman serta pengurus pusat serangkaian kunjungan kerja pembekalan calon legislatif di daerah tersebut.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sandiaga Uno Janji Promosikan Batik Tulis Pamekasan

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Bagikan