Pilpres 2019

Yusril Bocorkan Arah Dukungan PBB Pada Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 20 Januari 2019
 Yusril Bocorkan Arah Dukungan PBB Pada Pilpres 2019

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Terjawab sudah arah dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pilpres 2019. Partai pimpinan Yusril Izha Mahendra itu mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf tersebut semakin kuat sesuai dengan aspirasi kader yang disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Secara resmi PBB belum mendeklarasikan kepada siapa mengarahkan dukungan menghadapi pemilihan presiden 17 April 2019. Mencermati aspirasi kader dan pengurus cenderung dukungan mengarah ke Jokowi-Maaruf," kata Yusril di salah satu warung Kopi di Kendari, Minggu (20/1).

Pengurus sudah menggelar beberapa kali rapat berkaitan sikap partai menghadapi pilpres dengan berbagai dinamika di internal kepengurusan dan kader.

"Ya, akhir Januari 2019 PBB segera menyampaikan kepada publik tentang afiliasi politik pada pilpres. Dinamika menuju pengambilan sikap dukungan ke salah satu pasangan calon presiden cukup tinggi. Perbedaan pandangan antarkader biasa cukup tajam tetapi dalam suasana arif dan bijak," tuturnya.

Yusril Izha Mahendra bersama kader PBB di Jakarta
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi Bawaslu (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Yusril mengakui kerap menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah tetapi dalam konteks memperkuat komitmen membangun bangsa menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat.

"Mungkin saja ada yang menyorot soal sikap PBB bila dikaitkan dengan kekritisan saya pada pemerintah beberapa waktu lalu. Tetapi saya menilai kritik itu diterima pemerintah sebagai koreksi untuk perbaikan penataan pemerintahan dan pembangunan," ucapnya.

Ia mengajak kader PBB menjunjung tinggi keputusan partai karena keputusan partai pasti berdasarkan pertimbangan matang dari berbagai hal yang bermuara pada kepentingan bangsa dan negara.

"Soal dukung mendukung dalam politik hal biasa dan tidak penting untuk dipertajam hingga membawa perbedaan yang saling memojokan," ujar Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sultra Ruksamin mengatakan kader wajib taat pada keputusan partai.

"PBB Sultra taat pada keputusan partai, termasuk menghadapi pilpres. Sultra cenderung mengarahkan dukungan pada pasangan Joko Widodo-Maaruf," ujar Ruksamin yang juga Bupati Konawe Utara.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berada di Kendari, Sulawesi Tenggara bersama Sekjen Yurisman serta pengurus pusat serangkaian kunjungan kerja pembekalan calon legislatif di daerah tersebut.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sandiaga Uno Janji Promosikan Batik Tulis Pamekasan

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
WNI Gabung Tentara Asing, Yusril Tegaskan Status Kewarganegaraan tak Hilang Otomatis
Menko Yusril angkat bicara soal ramainya WNI jadi tentara asing. Ia menegaskan, akan berkoordinasi dengan Kedubes RI di AS dan Rusia.
Soffi Amira - Senin, 26 Januari 2026
WNI Gabung Tentara Asing, Yusril Tegaskan Status Kewarganegaraan tak Hilang Otomatis
Indonesia
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Pemerintah menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penataan jabatan yang dapat diisi anggota Polri aktif selesai dan diterbitkan akhir Januari 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir
Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru mulai 2 Januari. Yusril Ihza Mahendra menyebut ini sebagai akhir era hukum pidana kolonial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir
Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan rehabilitasi tiga mantan Direksi PT ASDP oleh Presiden Prabowo sudah sesuai Pasal 14 UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 November 2025
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Indonesia
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Pemberian rehabilitasi pernah diberikan oleh Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Heru Rekso Dharsono pada tahun 1998.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Indonesia
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menurut Menko, terjadi suatu pergeseran di masyarakat. Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bagikan