Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

Yusril Bocorkan Arah Dukungan PBB Pada Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 20 Januari 2019
 Yusril Bocorkan Arah Dukungan PBB Pada Pilpres 2019

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Terjawab sudah arah dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pilpres 2019. Partai pimpinan Yusril Izha Mahendra itu mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf tersebut semakin kuat sesuai dengan aspirasi kader yang disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Secara resmi PBB belum mendeklarasikan kepada siapa mengarahkan dukungan menghadapi pemilihan presiden 17 April 2019. Mencermati aspirasi kader dan pengurus cenderung dukungan mengarah ke Jokowi-Maaruf," kata Yusril di salah satu warung Kopi di Kendari, Minggu (20/1).

Pengurus sudah menggelar beberapa kali rapat berkaitan sikap partai menghadapi pilpres dengan berbagai dinamika di internal kepengurusan dan kader.

"Ya, akhir Januari 2019 PBB segera menyampaikan kepada publik tentang afiliasi politik pada pilpres. Dinamika menuju pengambilan sikap dukungan ke salah satu pasangan calon presiden cukup tinggi. Perbedaan pandangan antarkader biasa cukup tajam tetapi dalam suasana arif dan bijak," tuturnya.

Yusril Izha Mahendra bersama kader PBB di Jakarta
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi Bawaslu (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Yusril mengakui kerap menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah tetapi dalam konteks memperkuat komitmen membangun bangsa menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat.

"Mungkin saja ada yang menyorot soal sikap PBB bila dikaitkan dengan kekritisan saya pada pemerintah beberapa waktu lalu. Tetapi saya menilai kritik itu diterima pemerintah sebagai koreksi untuk perbaikan penataan pemerintahan dan pembangunan," ucapnya.

Ia mengajak kader PBB menjunjung tinggi keputusan partai karena keputusan partai pasti berdasarkan pertimbangan matang dari berbagai hal yang bermuara pada kepentingan bangsa dan negara.

"Soal dukung mendukung dalam politik hal biasa dan tidak penting untuk dipertajam hingga membawa perbedaan yang saling memojokan," ujar Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sultra Ruksamin mengatakan kader wajib taat pada keputusan partai.

"PBB Sultra taat pada keputusan partai, termasuk menghadapi pilpres. Sultra cenderung mengarahkan dukungan pada pasangan Joko Widodo-Maaruf," ujar Ruksamin yang juga Bupati Konawe Utara.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berada di Kendari, Sulawesi Tenggara bersama Sekjen Yurisman serta pengurus pusat serangkaian kunjungan kerja pembekalan calon legislatif di daerah tersebut.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sandiaga Uno Janji Promosikan Batik Tulis Pamekasan

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Indonesia
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KPK dapat melakukan supervisi suatu kasus meskipun yang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian RI (Polri) atau Kejaksaan Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Berhaji secara tidak resmi hanya akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan masalah begitu masuk ke wilayah Arab Saudi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Indonesia
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Yusril menekankan revolusi digital dan AI tidak hanya berbicara soal kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental seperti keadilan, kekuasaan, dan arah peradaban bangsa.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Indonesia
Yusril Bawa Usul Wapres Libatkan Hakim Ad Hoc di Sidang Kasus Andrie Yunus ke MA
Yusril menyatakan kemungkinan melibatkan hakim ad hoc masih terbuka di kasus teror air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Yusril Bawa Usul Wapres Libatkan Hakim Ad Hoc di Sidang Kasus Andrie Yunus ke MA
Bagikan