Yusril Bakal Lapor Prabowo soal Narapidana Eks Anggota JI Hambali di Guantanamo

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 18 Januari 2025
Yusril Bakal Lapor Prabowo soal Narapidana Eks Anggota JI Hambali di Guantanamo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Menko Kumham Impas), Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mengaku masih memperhatikan narapidana Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman (Hambali), yang ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Menko Kumham Impas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Hambali adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Kita juga concern dengan seorang WNI. Saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," ujar Yusril usai menghadiri acara ‘Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Iwakum’ di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Menurutnya, terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002 sebelum ditangkap pemerintah Pakistan. Setelah adanya diskusi antara Amerika Serikat dan Pakistan, akhirnya Hambali ditahan di Guantanamo.

Baca juga:

Permohonan Ferdinand Marcos Jr hingga ‘Sowan’ Dubes Filipina ke Menko Yusril Berbuah Kepulangan Mary Jane Veloso

"Jadi, bagaimanapun dia adalah WNI. Hambali itu, ya, berapa pun salahnya, sebagai warga negara kita yang berada di luar negeri, tetap harus diberikan perhatian," tuturnya.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengurusi narapidana internasional yang berada di tanah air, tetapi juga memperhatikan tahanan WNI di luar negeri.

"Jadi, supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali. Barangkali tidak banyak orang Indonesia yang tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Hambali telah menjalani proses hukum selama 23 tahun tanpa kepastian hukum di AS. Menurut Yusril, perkara Hambali sudah kedaluwarsa jika hal tersebut terjadi di Indonesia.

Dengan demikian, ia berharap pemerintah dapat melakukan rekonsiliasi terhadap JI yang telah mendeklarasikan kesetiaan kepada pemerintah Republik Indonesia serta menghentikan aktivitas terorisme.

"Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden, untuk membahas langkah terbaik dalam menghadapi kasus seperti Hambali," pungkasnya. (Pon)

#Yusril Ihza Mahendra #Hambali #Terorisme #Bom Bali
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan