Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Ketua Tim Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Asas Contrario Actus tidak tepat jika diterapkan untuk membubarkan ormas.
Ia menjelaskan, azas tersebut lebih tepat diterapkan dalam kasus administrasi yang berkaitan dengan pemberhentian seseorang dalam jabatan kepegawaian.
"Sebenarnya asas itu untuk kasus administrasi yang kaitannya dengan pengangkatan, pemberhentian seseorang dalam jabatan kepegawaian," kata Yusril kepada awak media di Jakarta, Selasa (18/7).
Menurutnya, dalam kasus ormas, pemerintah tidak boleh membubarkan atas dasar Asas Contrario Actus.
"Kalau pegawai ASN itu bisa, tapi kalau ormas bukan diangkat dalam jabatan. Ormas disahkan dalam badan hukum atau organisasi yang terdaftar. Kalau disahkan sebagai badan hukum tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan alasan contrario itu artinya yang berhak mengeluarkan izin, berwenang mencabutnya," tandasnya.
Sehubungan dengan itu, kata Yusri, kalau Menkumham telah mengesahkan sebuah perkumpulan atau mengesahkan parpol atau yayasan menjadi badan hukum, maka pemerintah tidak bisa mencabutnya begitu saja.
"Status badan hukum itu baru bisa kalau dibawa ke pengadilan. Bahkan, parpol didirikan pakai akta notaris disahkan Menkumham. UUD mengatakan parpol hanya bisa dibubarkan MK. Kalau parpol hanya bisa dibubarkan oleh MK, maka terhadap ormas hanya bisa dibubarkan oleh pengadilan," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah berwenang membubarkan ormas dengan mengunakan Asas Contrario Actus.
Menurutnya, pemerintah yang memberikan izin maka pemerintah berhak mencabut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Fdi)
Baca berita terkait pembubaran ormas lainnya di: Yusril: Perppu Ormas Sangat Kejam
