Yorrys Angkat Bicara Tentang Pencekalan Setnov


Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Yorrys Raweyai. (MP/Ponco Sulaksono)
Pencekalan terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP mendapat perhatian khusus dari Politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai.
Dia khawatir hal tersebut akan berdampak buruk terhadap elektabilitas partai berlambang Pohon Beringin itu.
Menurutnya, Golkar harus mengambil langkah tepat dan cepat, sebelum Setnov benar-benar menjadi tersangka korupsi e-KTP yang telah merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
"Ketua Umum hampir dipastikan tersangka dalam kasus ini. Kita harus tahu karena sekarang, 'kan udah pencekalan. Karena itu, partai ini yang perlu kita selamatkan" kata Yoris, di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) telah muncul di internal partai.
"Kita sedang konsolidasi internal, melihat dinamika proses (hukum) Ketua Umum. Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa, jadi gak usah bangun praduga tak bersalah," tandasnya.
Yoris menjelaskan, Munaslub yang nantinya akan digelar Golkar, harus mengacu pada kalender politik mengingat tahapan Pemilu 2019 akan dimulai pada bulan Mei mendatang.
"Kalau kita melihat kalender politik, maka sebelum Agustus. Karena Agustus sudah proses verifikasi faktual. Sementara proses verifikasi faktual Juni ini sudah mulai pendaftaran Pilkada," katanya. (Pon)
Baca berita terkait kasus korupsi e-KTP lainnya di: Dugaan Korupsi E-KTP, Golkar Tolak Munaslub Sekalipun Setya Novanto Tersangka
Bagikan
Berita Terkait
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman

Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai

Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
