YLBHI Asumsikan Polemik TWK KPK Peristiwa Cicak Vs Buaya Jilid IV

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
MerahPutih.com - Polemik tak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diasumsikan sebagai peristiwa kelanjutan Cicak vs Buaya jilid ke IV.
"TWK sudah berhasil menunjukan Cicak vs Buaya berlanjut," ujar Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati dalam keterangannya, Minggu (6/6).
Baca Juga
Jika dari jilid satu hingga jilid tiga serangan buaya dari luar berupa kriminalisasi, kini berlanjut jilid keempat di mana serangan buaya dari internal KPK itu sendiri.
Diketahui dalam serangan terhadap KPK selalu melibatkan petinggi Polri yakni jilid I melibatkan Susno Duajdi, jilid II melibatkan Djoko Susilo, dan jilid III melibatkan Budi Gunawan. Kini, dalam Cicak vs Buaya Jilid IV terjadi dalam jangka waktu panjang. Mulai dari Pansus Angket DPR terhadap KPK pada 2017, seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023, revisi UU KPK, hingga TWK.

Asfinawati mengatakan, pertanyaan-pertanyaan yang aneh selama proses TWK menunjukan Indonesia sudah dikuasai oleh para koruptor.
"Kita ketahui bagaimana Komisi III DPR bulat memilih Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Indonesia ini sudah dikuasai koruptor. Jadi ini bukan hanya endgame KPK. tapi ini endgame untuk rakyat," tutur dia.
Bahkan, proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 meloloskan calon bermasalah. Kini dirinya melihat lembaga anti rasuah itu praktis sudah dikuasai dari dalam.
Baca Juga
Novel Duga Firli Punya Kepentingan Lain di Balik Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN
"Masalah ini pun lebih dari serangan koruptor terhadap pemberantasan korupsi, tapi juga serangan terhadap demokrasi dan hak kita sebagai rakyat sangat terancam," ungkap dia.
Diketahui, sebagian dari 75 pegawai merupakan penyelidik, penyidik bahkan Kasatgas yang menangani kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, benih benur, BLBI, hingga Harun Masiku. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap

KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M

KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
