Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melantik dan melaksanakan sumpah jabatan kepada 1.271 pegawai antirasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2020, bertempatan dengan hari Pancasila, sebagai cara Pimpinan KPK menunjukan pada publik jika pegawai KPK yang dilantik telah pancasilais.
Eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, buka suara terkait pelantikan para koleganya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pria yang akrab disapa Koko ini menilai pelantikan pegawai KPK menjadi ASN merupakan kabar baik bagi oligarki. Ia pun mendoakan agar Ketua KPK Firli Bahuri masuk surga.
Baca Juga:
1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN
"Tentu ini kabar baik bagi oligarki, akhirnya KPK benar-benar menjadi sangat kuat. Dan ini juga membuktikan mental Firli yang luar biasa baik terkait kesetiakawanan, dengan kebaikan ini mudah-mudahan Firli dikategorikan yang akan masuk surga," kata Koko dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6).
Salah satu pegawai yang dinyatakan tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini
mengungkapkan, pelantikan tersebut merupakan cita-cita lama Firli Bahuri. Saat ini, cita-cita itu akhirnya tercapai.
"Saya sampaikan selamat kepada Firli Bahuri, akhirnya yang sudah dicita-cita cukup lama tercapai sudah, ronde pertama telah dimenangkannya," ujarnya.
Lebih lanjut Koko berpesan kepada pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN agar tetap menjaga kekompakan dan idealisme dalam memberantas korupsi.
"Saya pribadi bangga dengan kalian,” imbuhnya
Meski demikian, Koko menegaskan, pertarungan antara 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dengan Firli Bahuri Cs masih panjang. Ia berpesan agar 75 pegawai tersebut bisa menyiapkan strategi dan stamina untuk pertarungan berikutnya.
"Untuk kawan-kawan 75 gimana, biasa kena hook dan jatuh di ronde pertama, pertarungan masih panjang, siapkan strategi, stamina dan jangan lupa berdoa. Panjang umur perjuangan," tegas Koko.
Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung KPK, Selasa (1/6). Angka itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.
Padahal sekitar 700 pegawai KPK sempat menyampaikan tuntutan ke pimpinan untuk menunda proses pelantikan di tengah polemik TWK. Namun permintaan itu tak membuahkan hasil, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tetap digelar.
Pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN masih menjadi polemik. Pegawai KPK yang mengikuti TWK awalnya berjumlah 1.349 orang. Namun 75 orang pegawai KPK dinyatakan tak lulus tes tersebut.
Beberapa pegawai yang tak lolos tersebut di antaranya penyelidik dan penyidik senior yang berjasa menangani kasus-kasus korupsi besar seperti Novel Baswedan, Harun Al Rasyid dan Ambarita Damanik.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berkilah, nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
"Pimpinan KPK sudah memperjuangkan kawan-kawan kami. Saya tidak ingin mengulang hari ini, apa yang harus kami kerjakan dan perwakilan juga mendengarkan. Hari ini kami selesaikan sebanyak 1.271 pegawai. Bagaimana yang 75 pegawai? Tentu menjadi PR kami bersama," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, sebanyak 24 orang di antaranya yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), akan diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.
"Itu kami perlu kerja sama pihak lain karena memang kami tidak bisa lakukan kerja sendiri. Untuk diklat, kami bekerja sama, nanti Pak Sekjen (KPK) yang akan menindaklanjuti," katanya.
KPK, lanjut dia, secara informal telah membahas dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) soal pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut.
Walaupun Presiden Joko Widodo meminta hasil tes TWK< tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Nyatanya, pada 1 Juni, pimpinan KPK tetap melakukan pelantikan setelah rapat koordinasi dengan BKN, KemenPAN RB dan Kemenkum HAM.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Kepala Negara dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/05). (Pon)
Baca Juga:
PGI Minta KPK dan BKN Buka Hasil Tes TWK
