Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka suap kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).
Bowo ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyita uang sekitar Rp 8 miliar dari kantor PT Inersia. Uang dalam bentuk pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam 400 ribu amplop dengan 84 kardus.
Diduga uang tersebut dipersiapkan eks anggota Komisi VI DPR itu untuk serangan fajar Pemilu 2019. Bowo merupakan calon legislatif (caleg) petahana Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II.
Langkah Bowo yang menyiapkan 400 ribu amplop untuk serangan fajar terasa janggal. Pasalnya, dengan asumsi satu amplop untuk satu pemilih, jumlah 400 ribu amplop tersebut terlalu berlebihan untuk seorang caleg yang maju kembali di Dapil Jateng II.
Merujuk Pemilu 2014 lalu, dapil Jateng II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Jepara, dan Kudus memperebutkan tujuh kursi DPR RI. Dengan 1.579.820 suara sah dari total pemilih 2.150.169, Partai Golkar berhasil menduduki peringkat tertinggi dengan memperoleh 448.420 suara. Disusul PKB 230.157 suara, Gerindra 177.111 suara serta PDIP 175.036 suara.
Berkat perolehan suara terbanyak di Dapil Jateng II, partai berlambang beringin itu langsung mendapat satu kursi di DPR RI dan diduduki caleg petahana Nusron Wahid dengan perolehan tertinggi 243.021suara. Sementara Bowo sendiri melaju ke Senayan hanya dengan raihan suara 66.909.
Banyak pihak menduga 400 ribu amplop yang dikumpulkan Bowo tersebut disiapkan untuk serangan fajar terkait pilpres. Sebab, hanya dengan meraup 66.909 suara saja, sejatinya Bowo sudah bisa melenggang ke senayan. Bahkan, Nusron yang memperoleh suara terbanyak hanya meraup 243.021 suara.
Lantas mengapa Bowo menyiapkan amplop begitu banyak? Belum lagi saat ditangkap dan ditetapkan tersangka, Bowo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I DPP Golkar. Sebagaimana diketahui, Golkar pada Pilpres tahun ini mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketua KPK Agus Rahardjo akhirnya buka suara saat dikonfirmasi mengenai hal itu. Agus memperkirakan ratusan ribu amplop tersebut dipersiapkan Bowo dengan asumsi dapat meraup suara sebanyaknya.
"Ya hitungannya masing-masing. Beliau mungkin melihat situasi di lapangannya. Tapi itu kan seperti secara random menjaring konsituen siapa yang potensial memilih dia. Jadi dia menyebar dengan harapannya dapat paling tinggi," ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Agus menegaskan, kasus dugaan suap yang menjerat Bowo murni merupakan proses hukum. Menurut Agus, kasus dugaan suap ini tak terkait dengan pilpres.
"Jangan lari ke sana (Pilpres). Ini penegakan hukum. Saya tidak melihat itu. Ini penegakan hukum. Sama sekali tidak akan memainkan politik itu," kata Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan, pihaknya tak ragu membuka kardus dan amplop yang dipersiapkan Bowo untuk serangan fajar. Hal ini akan dilakukan sepanjang dibutuhkan dalam proses pembuktian kasus ini.
"Kemarin kan kami buka random saja ada yang isi Rp 20 ribu ada yang isi Rp 50 ribu. Semuanya akan kami buka. Kenapa itu kami bawa, karena itu terkait jumlah uang yang telah diberikan baik dalam kasus yang kemarin maupun dua kasus sebelumnya," ungkap Agus.
"Dibawa supaya teman-teman penyidik membuka kasus ini lebih jelas karena terus terang kami masih bertanya-tanya," kata Agus menambahkan.
Sebelumnya KPK memperlihatkan 84 kardus berisi uang tersebut saat menggelar jumpa pers terkait kasus Bowo. Namun hanya amplop-amplop yang di berada di luar kardus yang kemudian diperlihatkan kepada publik.
Bahkan beredar informasi di kalangan media, amplop tersebut disiapkan untuk serangan fajar terkait Pilpres. Dugaan ini menguat lantaran dalam jumpa pers itu, saat tim KPK menunjukan beberapa amplop yang ada di luar kardus, terlihat tanda seperti cap ujung jempol di sisi luar amplop.
Awak media yang mengikuti jumpa pers ini meminta KPK untuk menunjukkan amplop-amplop yang berada di dalam kardus. Permintaan ini untuk memastikan lagi soal adanya cap jempol atau tanda lain terkait Pilpres.
Jumpa pers mulanya diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Namun ketika diminta untuk membuka amplop yang ada di dalam kardus yang disita oleh pihaknya, Juru Bicara KPK yang angkat bicara.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah berdalih pihaknya tidak dapat membuka salah satu dari 84 kardus yang berisikan uang itu karena khawatir mengubah bentuk barang bukti.
"Amplop-amplop di dalam kardus yang ada tadi dalam posisi dilem. Untuk mengubahnya dibutuhkan berita acara karena ada prosedur mengubah barang bukti. Nanti kalau majelis hakim di persidangan membutuhkan untuk dipersilakan dibuka, maka akan dilakukan," kata Febri.
Dalam perkara ini, selain Bowo, KPK juga menetapkan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti dan karyawan PT Inersia Indung, sebagai tersangka.
Bowo diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah US$2 per metric ton. Diduga telah terjadi enam kali penerimaan di sejumlah tempat sebesar Rp221 juta dan US$85.130. (Pon)
