Eddy Flo
MerahPutih.Com - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mendapat keberatan dari Menko Polhukam, Wiranto.
"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
"Risiko dengan dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK, berpengaruh pada perolehan suara. Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," terang Wiranto.
Menko Polhukam sebagaimana dilansir Antara menambahkan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK, juga dapat berimbas ke ranah politik.
"Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai- partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, jika ingin mengumumkan calon kepala daerah yang tersangka, KPK seharusnya melakukan hal tersebut sebelum kandidat ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sehingga tidak merugikan banyak pihak.
"Jadi, tidak berlebihan permintaan dari penyelenggara pemilu, yaitu tunda dahulu ini. Nanti, setelah (Pilkada 2018) itu silakan dilanjutkan (proses hukumnya)," pungkas Wiranto.
Imbasnya, para pendukung calon kepala daerah dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban umum. Atas dasar ini, Wiranto berharap pengumuman calon kepala daerah yang jadi tersangka korupsi ditunda dulu.(*)
