Waspada! Ada Ormas Gunakan Nama Dewas KPK

Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan mengenai adanya organisasi masyarakat (ormas) bernama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pelayanan Publik serta berseragam dengan logo menyerupai KPK.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan ormas tersebut bukan termasuk bagian dari lembaga antirasuah. Ia pun menegaskan KPK tidak pernah bekerja sama dengan ormas tersebut.
"KPK memastikan bahwa organisasi ini bukan merupakan bagian dari lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Dewan Pengawas KPK. KPK juga tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak dimaksud," kata Ali dalam keterangannya, Senin (25/10).
Baca Juga
Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar
Ormas tersebut turut membuat banner yang memajang logo mirip KPK serta mencantumkan alamat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jalan HR Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan.
KPK mengecam tindakan para pihak yang menggunakan logo mirip lembaga antirasuah dan mencantumkan alamat tersebut.

"KPK meminta para pihak untuk segera menghentikan aksinya, yang diduga dapat mengarah kepada perbuatan-perbuatan penipuan maupun pemerasan," ujarnya.
Ali mengingkatkan, modus penipuan dan pemerasan dengan mengaku serta menggunakan atribut KPK marak terjadi di berbagai daerah serta telah memakan banyak korban.
Baca Juga
OTT Bupati Kuansing, KPK Amankan Dolar Singapura dan iPhone XR
Para pelaku pun, kata dia, banyak yang telah diamankan oleh aparat penegak hukum. KPK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap modus tersebut.
"Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat," tutup Ali. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan

Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK

Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi

Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh

Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina

KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral

KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
