Wasekjen PAN: Surat yang Mendesak Amien Rais Mundur Bermuatan Politis

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Desember 2018
Wasekjen PAN: Surat yang Mendesak Amien Rais Mundur Bermuatan Politis

Amien Rais memberikan keterangan pers di Rumah Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Selatan (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Partoanan Daulay angkat bicara soal surat dari lima pendiri yang meminta Amien Rais dari partai berlambang matahari tersebut.

Menurut anggota Komisi IX DPR itu, surat dari Abdillah Toha cs sarat bermuatan politis dan ingin memecah belah PAN dalam menghadapi Pemilu 2019.

Sebagai partai pendukung Prabowo-Sandi, PAN dan Amien, dinilai sangat kontributif dan produktif dalam membangun jaringan dan basis dukungan bagi pemenangan pasangan nomor urut 02 tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Partoanan Daulay

"Wajar saja, jika ada segelintir orang yang tidak suka karena kepentingan politiknya secara personal maupun komunal terganggu," kata Daulay dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (26/12)

Oleh karena itu, Amien Rais dan PAN, sambung Daulay, tidak perlu menganggap serius surat tuntutan itu. Pasalnya, banyak keganjilan dan keanehan dari surat itu.

"Pertama, surat tersebut ditulis dan ditandatangani oleh mereka yang sudah lama sekali tidak aktif dan tidak mengikuti isu dan arah perjuangan politik PAN. Karena itu, tidak jelas landasan dan pijakan mereka dalam menulis surat tersebut," tambah Daulay.

Daulay menilai fbahwa Amien Rais masih tetap konsisten dalam memperjuangkan reformasi dan berupaya membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia. Kalaupun ada perbedaan dengan pemerintah yang berkuasa, itu harus dimaknai sebagai bagian dari semangat untuk memperbaiki kehidupan sosial politik yang dinilainya belum berpihak sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat.

Permintaan Amien Rais mundur dari kehidupan organisasi sosial dan politik itu, beber Daulay, dinilai mencederai demokrasi dan potensial melanggar UUD ‘45, khususnya pasal tentang kebebasan bersyarikat dan berkumpul.

"Amien Rais sebagai warga negara dijamin hak-haknya untuk berkiprah di organisasi mana pun, termasuk organisasi politik," jelas Daulay.

Daulay menegaskan, secara kepartaian, Amien Rais tidak terlibat langsung dalam mengurus dan mengambil keputusan di PAN. Justru, sebagai ketua dewan kehormatan PAN, para penguruslah yang sering meminta pendapat dan nasehat dari beliau.

Aktivitas Amien Rais di luar PAN tersebut, tidaklah terkait dengan kiprah dan garis politik PAN secara langsung. Itu adalah hak dan kewajiban Amien Rais, yang justru dapat dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga moral dan keadaban bangsa.

Menurutnya lagi, surat itu ditandatangani oleh salah seorang yang sudah mengundurkan diri dari PAN sejak beberapa tahun lalu, tepatnya 15 Mei 2014.

Amien Rais memberikan pernyataan sikap kepada wartawan di kediamannya, Sleman (ANTARA FOTO/Regina Safri)

"Sebagai orang yang sudah mengundurkan diri, tentu sangat tidak tepat jika ikut campur lagi dengan PAN," tegasnya.

Atas dasar itu semua, Saleh meminta Amien Rais tetap konsisten dalam melanjutkan perjuangannya. Ada banyak pekerjaan lain yang belum dituntaskan.

"Banyak elemen masyarakat yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan," kata Saleh.

Dia mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan untuk tidak terpengaruh. Kerja keras dan cerdas harus terus dilakukan.

"Bahkan, kejadian seperti ini haruslah dijadikan sebagai motivasi untuk meraih kemenangan," pungkasnya. (Gms)

#Saleh Partaonan Daulay #Partai Amanat Nasional #Amien Rais
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menjadi salah satu menteri yang paling banyak menerima instruksi presiden (inpres) maupun keputusan presiden (keppres).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Indonesia
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Putusan MK soal pemilu terpisah akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat publik di daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Penundaan Tarif AS untuk Negosiasi dan Perkuat Daya Saing Produk
Tarif yang tinggi ini berpotensi besar untuk mengurangi ekspor Indonesia. Sektor-sektor seperti tekstil, furnitur, elektronik, hasil pertanian, dan perikanan diperkirakan akan sangat terpengaruh.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 April 2025
DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Penundaan Tarif AS untuk Negosiasi dan Perkuat Daya Saing Produk
Indonesia
PAN Nilai Keputusan MK yang Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilbup Serang Aneh dan Janggal
Saleh menyayangkan kemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas disebut karena pengaruh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes/PDTT) Yandri Susanto.
Frengky Aruan - Selasa, 25 Februari 2025
PAN Nilai Keputusan MK yang Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilbup Serang Aneh dan Janggal
Bagikan