Warga Marah Kawasan Perhutanan Sosial Gunung Cikuray Dibuka Jadi Jalur Off Road, Segera Lapor Polisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Warga Marah Kawasan Perhutanan Sosial Gunung Cikuray Dibuka Jadi Jalur Off Road, Segera Lapor Polisi

Perhutanan sosial

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Berkah Tani di Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu yang mengelola kawasan hutan Perhutanan Sosial di kawasan Gunung Cikuray, Sabtu (12/7/2025) merasa geram dan marah setelah lahan hutan dibawah pengelolaannya digunakan kegiatan off road tanpa ijin.

"Saat kita melakukan pengukuran lapangan di kawasan hutan yang kita kelola, ternyata digunakan kegiatan off road tanpa ijin," kata Hendra Anggara, Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Berkah Tani Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu dalam keterangannya, Sabtu (12/7).

Ia memaparkan, sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola kawasan hutan lewat skema Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pihaknya merasa kecolongan, apalagi para pelaku off road menebas kawasan hutan dan membawa mobil masuk ke sungai kecil yang jadi sumber air warga di perkampungan hingga air sungai yang jernih menjadi kotor.

"Kita akan membuat laporan resmi ke polisi atas perusakan kawasan hutan yang dilakukan para peserta off road," jelas Hendra.

Luas kawasan hutan dibawah pengelolaan kelompoknya yang digunakan masih dihitung pihaknya. Namun, yang pasti para peserta off road telah membuka jalan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan cara membabat hutan dan menyeberangi sungai. Lokasinya ada di koordinat -7.342146, 107.896246, blok Pasir Kiara Desa Sukamurni.

Akibat aktivitas off road di kawasan hutan Perhutanan Sosial tersebut, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan diantaranya pembukaan lahan tanpa ijin, penebangan pohon tanpa ijin dan menyebabkan kerusakan berupa hilangnya tutupan vegetasi asli, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan sumber air bersih warga hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat.

"Sebagai pengelola kawasan, kita punya tanggung jawab menjaganya, kita juga tidak mau nanti disalahkan, makanya besok kita membuat laporan resmi ke pihak kepolisian," katanya. (*)

#Hutan #Garut #Perhutanan Sosial
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penertiban Kawasan Hutan Jadi Prioritas, Prabowo Gelar Ratas di Sela Lawatan ke London
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dari London untuk membahas kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk sejak 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Penertiban Kawasan Hutan Jadi Prioritas, Prabowo Gelar Ratas di Sela Lawatan ke London
Indonesia
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Selain pembayaran yang telah diterima, Satgas PKH mencatat masih terdapat potensi penerimaan denda dari sektor perkebunan sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Indonesia
Satgas PKH Tindak 23 Subjek Hukum Pemicu Bencana Sumatera
Satgas PKH telah memasang pelang penertiban di 11 titik kawasan hutan yang diduga bermasalah.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
Satgas PKH Tindak 23 Subjek Hukum Pemicu Bencana Sumatera
Indonesia
Melahirkan Sendiri dalam Hutan Maluku, Berahi Tega Habisi Nyawa Bayinya
Pelaku berjalan masuk ke hutan Wairia setelah merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Proses persalinan dilakukan sendirian hingga bayi lahir.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
Melahirkan Sendiri dalam Hutan Maluku, Berahi Tega Habisi Nyawa Bayinya
Indonesia
Satgas PKH Identifikasi 12 Korporasi Penyebab Banjir Sumatera, Sanksi Berat Menanti
Penetapan 12 korporasi ini berawal dari penyelidikan 31 perusahaan di tiga provinsi yang diduga melanggar ketentuan alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai di Pulau Sumatera.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Januari 2026
Satgas PKH Identifikasi 12 Korporasi Penyebab Banjir Sumatera, Sanksi Berat Menanti
Indonesia
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kasus intimidasi dialami Holis Muhlisin, warga Desa Panggalih, Garut, setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak meski ada alokasi dana desa.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Indonesia
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, Satgas PKH akan terus melawan penyimpangan yang berlangsung lama.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Indonesia
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Satgas PKH berhasil merebut kembali 4 juta hektare hutan ilegal. 20 perusahaan sawit dan satu tambang didenda Rp 2,34 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Indonesia
Kemenhut Beri 'Lampu Hijau' Warga Aceh Hingga Sumbar Manfaatkan Kayu yang Hanyut Terbawa Banjir
Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL tertanggal 8 Desember 2025
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Desember 2025
Kemenhut Beri 'Lampu Hijau' Warga Aceh Hingga Sumbar Manfaatkan Kayu yang Hanyut Terbawa Banjir
Indonesia
Pemerintah Matangkan Penetapan Hutan Adat demi Kesejahteraan Masyarakat Pedalaman
Pemerintah mematangkan target penetapan 1,4 juta hektare Hutan Adat sebagai aktor ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Matangkan Penetapan Hutan Adat demi Kesejahteraan Masyarakat Pedalaman
Bagikan