Warga Marah Kawasan Perhutanan Sosial Gunung Cikuray Dibuka Jadi Jalur Off Road, Segera Lapor Polisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Warga Marah Kawasan Perhutanan Sosial Gunung Cikuray Dibuka Jadi Jalur Off Road, Segera Lapor Polisi

Perhutanan sosial

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Berkah Tani di Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu yang mengelola kawasan hutan Perhutanan Sosial di kawasan Gunung Cikuray, Sabtu (12/7/2025) merasa geram dan marah setelah lahan hutan dibawah pengelolaannya digunakan kegiatan off road tanpa ijin.

"Saat kita melakukan pengukuran lapangan di kawasan hutan yang kita kelola, ternyata digunakan kegiatan off road tanpa ijin," kata Hendra Anggara, Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Berkah Tani Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu dalam keterangannya, Sabtu (12/7).

Ia memaparkan, sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola kawasan hutan lewat skema Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pihaknya merasa kecolongan, apalagi para pelaku off road menebas kawasan hutan dan membawa mobil masuk ke sungai kecil yang jadi sumber air warga di perkampungan hingga air sungai yang jernih menjadi kotor.

"Kita akan membuat laporan resmi ke polisi atas perusakan kawasan hutan yang dilakukan para peserta off road," jelas Hendra.

Luas kawasan hutan dibawah pengelolaan kelompoknya yang digunakan masih dihitung pihaknya. Namun, yang pasti para peserta off road telah membuka jalan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan cara membabat hutan dan menyeberangi sungai. Lokasinya ada di koordinat -7.342146, 107.896246, blok Pasir Kiara Desa Sukamurni.

Akibat aktivitas off road di kawasan hutan Perhutanan Sosial tersebut, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan diantaranya pembukaan lahan tanpa ijin, penebangan pohon tanpa ijin dan menyebabkan kerusakan berupa hilangnya tutupan vegetasi asli, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan sumber air bersih warga hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat.

"Sebagai pengelola kawasan, kita punya tanggung jawab menjaganya, kita juga tidak mau nanti disalahkan, makanya besok kita membuat laporan resmi ke pihak kepolisian," katanya. (*)

#Hutan #Garut #Perhutanan Sosial
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Terkait dengan banyaknya gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatera, Menhut menyebut akan melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Indonesia
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Negara juga perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Hambalang bersama sejumlah pejabat tinggi membahas progres Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penegakan hukum di sektor SDA.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Indonesia
Ratusan Lubang Tambang Ilegal Bikin Taman Nasional Halimun Salak Bolong-Bolong
Operasi itu kelanjutan dari operasi yang telah dilakukan pada 29 Oktober-7 November di TNGHS.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Ratusan Lubang Tambang Ilegal Bikin Taman Nasional Halimun Salak Bolong-Bolong
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Indonesia
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Banjir Bandang di Banyuresmi Garut, BPBD Kerahkan Tim Gabungan Tanggulangi Dampak
Hal ini seperti disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar Saefuloh di Garut, Jumat (31/10).
Frengky Aruan - Jumat, 31 Oktober 2025
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Banjir Bandang di Banyuresmi Garut, BPBD Kerahkan Tim Gabungan Tanggulangi Dampak
Indonesia
Warga Desa di Kawasan Hutan Diusulkan Masuk Perhutanan Sosial
Perubahan status itu, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui hasil hutan non-kayu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Warga Desa di Kawasan Hutan Diusulkan Masuk Perhutanan Sosial
Indonesia
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Kabupaten Garut merupakan daerah dengan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan angin kencang cukup tinggi.
Frengky Aruan - Senin, 15 September 2025
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Bagikan