Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 05 Februari 2021
Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan

Ketua Bawaslu RI Abhan.(ANTARA/Sumarwoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bawaslu menyurati KPU untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ini dilakukan guna menentukan tata cara penundaan pelantikan calon Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Orient Patriot Riwu Kore yang bepasangan dengan Thobias Uly.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas keabsahan dokumen Orient Patriot Riwu Kore yang masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Baca Juga:

Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?

Berdasarkan surat Bawaslu kepada kepada KPU RI melalui surat Nomor: 0059/PP.01.00/K1/02/2021 teranggal 3 Februari 2021 berisi permintaan kepada KPU segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri dalam melakukan penundaan pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut dua yang memenangi pilkada dengan perolehan 48,3 persen suara.

"Kami meminta KPU RI berkoordinasi dengan Kemendagri agar dapat melakukan penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (5/2).

Abhan menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjuti informasi dugaan Orient Patriot Riwu Kore merupakan WN AS dengan melakukan beberapa hal pengecekan.

Orient Riwu Kore. (Foto: Facebook Orient Riwu Kore)
Orient Riwu Kore. (Foto: Facebook Orient Riwu Kore)

Misalnya pada 3 Februari 2021, Bawaslu bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa melalui surat Nomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021, perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status kewarganegaraan Saudara Orient Patriot Riwu Kore.

Surat tersebut, lanjut dia, berdasarkan informasi lewat email dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS tertanggal 1 Februari 2021 yang menyatakan Orient Riwu Kore adalah benar sebagai WN AS.

Pernyataan informasi dari Kedubes AS tersebut merupakan jawaban atas surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang sebelumnya dikirimkan guna meminta klarifikasi dugaan pelanggaran kewarganegaraan calon bupati nomor urut 2 itu.

"Surat ini pada pokoknya mohon bantuan Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi mengenai keabsahan surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar AS untuk Republik Indonesia tanggal 1 Februari 2021," jelas Abhan.

Atas hal tersebut, pada 4 Februari 2021 hasil rapat koordinasi antara Bawaslu, KPU, Kepala Kepolisian Daerah NTT, dan Kemendagri pada pokoknya menyimpulkan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti.

Yakni dengan berkoordinasi lebih lanjut kepada lembaga terkait untuk mengambil keputusan tentang status calon bupati terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore.

Baca Juga:

Bupati Sabu Raijua Terpilih Warga AS, Legislator PKB Minta DPR Panggil Mendagri

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi upaya penelusuran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait keabsahan dokumen calon bupati Sabu Raijua terpilih tersebut.

Ia mengapresiasi respons Bawaslu Sabu Raijua yang telah melakukan proses penelusuran informasi.

"Ini terbukti dengan adanya kepastian kewarganegaraan calon Bupati Sabu Raijua," terang Bagja. (Knu)

Baca Juga:

Bupati Terpilih Sabu Raijua Warga AS, KPU Lempar Bola Panas ke Kemendagri

#Bawaslu #Warga Negara Asing (WNA) #NTT #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirjen Imigrasi Cekal Dua WN Belanda Penyelenggara Event Lari di Canggu, EO Ikut Diusut
Mereka diduga menjadi penyelenggara acara lari yang belakangan menuai sorotan publik karena dianggap mendiskriminasi warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
Dirjen Imigrasi Cekal Dua WN Belanda Penyelenggara Event Lari di Canggu, EO Ikut Diusut
Indonesia
Viral Dugaan Diskriminasi WNI di Komunitas Lari Entourage Bali, Ni Luh Djelantik Minta Imigrasi Bertindak
Dugaan diskriminasi terhadap WNI oleh komunitas lari Entourage Bali memicu perdebatan di media sosial. Kasus ini kini mendapat perhatian Ni Luh Djelantik.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Viral Dugaan Diskriminasi WNI di Komunitas Lari Entourage Bali, Ni Luh Djelantik Minta Imigrasi Bertindak
Indonesia
Senator Ni Luh Djelantik Minta Dugaan Diskriminasi WNI oleh Komunitas Lari di Bali Diusut Tuntas
Dugaan diskriminasi itu menuai kritik, terlebih kegiatan lari disebut menggunakan jalan dan fasilitas publik yang dipenuhi peserta. 

Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Senator Ni Luh Djelantik Minta Dugaan Diskriminasi WNI oleh Komunitas Lari di Bali Diusut Tuntas
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
287 WNA Jadi Tersangka Jaringan Judol Hayam Wuruk Plaza, WNI Hanya 4 Orang
Sebanyak 287 WNA dan 4 WNI menjadi tersangka jaringan judi online internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Mayoritas tersangka berasal dari Vietnam.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
287 WNA Jadi Tersangka Jaringan Judol Hayam Wuruk Plaza, WNI Hanya 4 Orang
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
WNA Prancis Tuduh Kapolda NTB Beking Bisnis Narkoba, Pengadilan Buka Opsi Mediasi
Pengadilan Negeri Mataram membuka opsi mediasi dalam kasus WNA Prancis Ludovic Roche yang didakwa mencemarkan nama baik Kapolda NTB lewat unggahan video di media sosial.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
WNA Prancis Tuduh Kapolda NTB Beking Bisnis Narkoba, Pengadilan Buka Opsi Mediasi
Indonesia
Gunung Lewotobi Laki-laki 5 Kali Erupsi Jumat, 12 Juni Pagi hingga Siang, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) lima kali erupsi sejak Jumat, 12 Juni pagi sampai siang WITA.
Frengky Aruan - Jumat, 12 Juni 2026
Gunung Lewotobi Laki-laki 5 Kali Erupsi Jumat, 12 Juni Pagi hingga Siang, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
KPK membongkar modus pemerasan izin tinggal WNA yang dilakukan Imipas. Tarif percepatan izin tinggal dipatok Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per orang.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
Bagikan