Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?


Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik. Foto: Kemendagri
MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai penundaan pelantikan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Patriot Riwu Kore.
Pasalnya, kader PDI Perjuangan (PDIP) itu saat ini masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).
Baca Juga
Bupati Terpilih Sabu Raijua Warga AS, KPU Lempar Bola Panas ke Kemendagri
Pertimbangan ini diambil setelah Kemendagri menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, serta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), membahas status kewarganegaraan Orient.
"Kami mencermati usulan oleh Bawaslu yang memberikan saran, Bawaslu mengusulkan untuk dilakukan penundaan pelantikan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (4/2).

Akmal mengatakan, usul Bawaslu tersebut menjadi bahan bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam mengambil keputusan.
"Kami menerima masukan dari KPU, Polda dan Dukcapil, masing-masing memiliki perspektif yang hampir sama," ujarnya.
Akmal memastikan keputusan yang diambil Tito akan disampaikan dalam waktu dekat, mengingat masa jabatan Bupati Sabu Raijua 2015-2020 akan berakhir pada 17 Februari.
"Pastinya Mendagri mencermati permasalahan ini dan mengambil langkah cepat. Tapi ada fakta hukum yang harus kami hormati sehingga langkah ini akan menjadi kebijakan yang diambil oleh Bapak Menteri sebelum 14 Februari," kata Akmal. (Pon)
Baca Juga
Warga AS Terpilih Jadi Bupati Sabu Raijua, Negara Dinilai Teledor
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol

Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat

Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis

Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah

Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece

Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia

300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses

Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap

Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS

Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS
