Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Wapres Jusuf Kalla Akui Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pekerjaan Berat Pemerintah

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 09 Oktober 2019
  Wapres Jusuf Kalla Akui Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pekerjaan Berat Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Di tengah ancaman resesi, credo pertumbuhan ekonomi terasa hambar tapi juga penuh tantangan. Pemerintah Indonesia sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen kini harus kembali merevisi target tersebut lantaran kondisi ekonomi global dan domestik tidak memungkinkan.

Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan pencapaian pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemeirntahan baru. Sebab, target 7 persen belum juga tercapai pada masa kerja Kabinet Jokowi-JK.

Baca Juga:

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Sri Mulyani Tantang Jateng Lampaui Target Nasional

“Pekerjaan rumah banyak sekali, pertumbuhan ekonomi contohnya, kita ingin capai 7 tapi baru kita capai 5,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (8/10).

Wapres JK nilai pertumbuhan ekonomi jadi pekerjaan berat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Wapres Jusuf Kalla (Foto: antaranews)

Lebih lanjut Wapres JK menegaskan target yang belum terealisasi di pemerintahan Jokowi-JK bukan berarti ketidakberhasilan Pemerintah dalam menjalankan program kerja. Namun, di setiap pemerintahan itu harus ada pekerjaan yang tidak pernah berhenti.

Pekerjaan yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah ke depan, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ialah membangun infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Di pemerintahan itu tidak ada suatu pekerjaan berhenti. Orang bilang infrastruktur, infrastruktur tidak pernah berhenti. Hari ini bikin jalan, besok diperpanjang, diperlebar, karena mobil bertambah,” ujarnya.

Masa pemerintahan Jokowi-JK akan berakhir pada 20 Oktober 2019, ketika presiden dan wapres terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik sebagai pemimpin periode 2019-2020.

Baca Juga:

MAKI Klaim Revisi UU KPK Demi Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebagaimana dilansir Antara, beberapa persoalan yang selama ini menjadi tanggung jawab wapres sudah dijelaskan JK kepada Ma’ruf Amin dalam dua kali kesempatan keduanya bertemu di Kantor Wapres dan Istana Wapres Jakarta pada Jumat (4/10).

Pada kunjungan Ma’ruf Amin ke Istana Wapres, Jumat, JK menyampaikan beberapa tugas yang harus terus dilanjutkan yakni terkait penanganan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, serta pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat.(*)

Baca Juga:

Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati 20 Persen Penduduk Terkaya

#Jusuf Kalla #Wapres Jusuf Kalla #Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi-JK #Pertumbuhan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Proyeksi ini bukan berarti sinyal positif bagi negara Indonesia. Celios melihat situasi ini akan menciptakan ketimpangan ekstrem dengan gap yang sangat jauh.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Bank Indonesia Yakini Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Tinggi
BI telah membeli SBN senilai Rp 156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp 332,14 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Bank Indonesia Yakini Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Tinggi
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Kenaikan harga Pertamax membuat daya beli kelas menengah makin tertekan. PKS pun juga mengingatkan adanya risiko inflasi.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Indonesia
Bank Indonesia Ramal Ekonomi Domestik Tumbuh Menggila Hingga Tembus Batas Atas
Pemerintah bersama bank sentral mengantongi modal kuat guna merealisasikan target pertumbuhan tinggi dengan tiga faktor utama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
Bank Indonesia Ramal Ekonomi Domestik Tumbuh Menggila Hingga Tembus Batas Atas
Indonesia
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Optimisme itu muncul karena sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan performa positif.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Berita
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi yang naik 5,61 persen.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan