Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Sri Mulyani Tantang Jateng Lampaui Target Nasional

MerahPutih.Com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tampaknya 'gemas' dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Sebagai provinsi terluas ketiga di Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk yang juga berada di urutan ketiga, Jawa Tengah secara ekonomi belum terlalu menggembirakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditantang Menkeu Sri Mulyani untuk menaikkan pertumbuhan ekonominya sebesar 7 persen dari angka sebelumnya yakni pada triwulan pertama 2019 yaitu 5,14 persen.

Menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk meladeni tantangan Menteri Sri Mulyani butuh kerja sama semua pihak, sehingga ia mengaku akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran dan memberikan kontribusinya.

"Saat Jateng mendapat penghargaan juara satu perencanaan pembangunan, Bu Sri Mulyani 'nyolek' saya, beliau sampaikan bahwa 'Pak Gub ndak cukup dong pertumbuhannya cuma sekian (5,14 persen) janganlah, 7 persen bisa tidak," papar Ganjar di sela acara halal bihalal di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng di Semarang, Selasa (11/6).

Lebih lanjut, Ganjar mengaku akan segera melakukan komunikasi terkait target pertumbuhan ekonomi tersebut dengan seluruh pihak termasuk di antaranya upaya yang perlu dilakukan seperti perlu tidaknya regulasi khusus yang berpihak untuk Jateng.

"Nanti akan dihitung, dianalisis investasi apa saja yang bisa masuk, tempatnya di mana, insentif apa yang bisa diberikan, regulasi apa yang bisa mengcover, kemudahan perizinan, atau tata ruang yang bisa diberikan teman-teman di kabupaten/kota," katanya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jateng, Ganjar menilai sektor terbesar yang paling memungkinkan adalah investasi dengan menggandeng pihak swasta, karena sangat sulit jika hanya mengandalkan dari APBD dan APBN.

Dalam kesempatan sama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng & DIY Aman Santosa menilai target pertumbuhan 7 persen tersebut bisa diraih dari investasi yang bersumber di antaranya dari kredit perbankan, APBD, obligasi daerah, dan masyarakat langsung.

"OJK bagian dari institusi yang mengawasi jasa keuangan harus memastikan bank sehat. Bank harus sehat dulu, sehingga bisa digenjot untuk terus tumbuh. Selain itu, juga harus dihitung terlebih dahulu diperlukan dukungan kredit perbankan seberapa besar tiap tahunnya," katanya.

Apalagi, lanjut Aman, saat ini kredit perbankan di Jateng tertinggal dari nasional dengan angka 8,56 persen, sedangkan nasional berada di angka 11 persen.

BACA JUGA: Wapres JK Puji Silaturahmi AHY dan Ibas ke Megawati

Kunjungi RSPAD, Prabowo Jenguk Jenderal (Purn) George Toisutta yang Terbaring Sakit

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah Sukowardoyo sebagaimana dilansir Antara menambahkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 7 persen akan sangat sulit tercapai dalam jangka pendek.

"Jangka pendek (satu sampai dua tahun) tentunya belum, tapi dalam jangka menengah-panjang tiga sampai lima tahun saya rasa bisa. Paling tidak kita samakan dengan Jawa (DKI, Jabar, dan Jatim) yang 5,7 persen sedangkan Jateng 5,1 persen atau masih kurang 0,6 persen dan itu cukup besar," katanya.

Untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjut Suko, BI akan mencari industri yang paling cocok untuk menanamkan investasinya di Jateng, sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan.(*)