Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati 20 Persen Penduduk Terkaya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 18 Agustus 2019
Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati 20 Persen Penduduk Terkaya

Ketua MPR Zulkifli Hasan (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan nilai-nilai prinsipil dan desain perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 masih jauh dari harapan. Menurutnya, hal itu tampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang hanya dinikmati oleh orang kaya.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20 persen penduduk terkaya. Selain itu, 49,3 persen kekayaan dikuasai hanya oleh satu persen penduduk terkaya," ujarnya dalam peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8).

Baca Juga: Ketua MPR Belum Tentu dari Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan menilai, koperasi sebagai wujud kebersamaan dalam demokrasi ekonomi masih belum mampu berkembang dan maju sejajar dengan sektor pemerintah dan swasta.

"Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi menampilkan paradoks, terjadi pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun pertumbuhan itu belum bisa dinikmati mayoritas rakyat," kata Zulhas.

Ketua MPR, Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema "Evaluasi Pelaksanaan UUD 45", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8) (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Ketua Umum Partai Amanta Nasional (PAN) ini mengatakan, berdasarkan indikator-indikator tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi.

"Ini artinya, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api," tegas Zulhas.

Baca Juga: Ketua MPR: UUD 1945 Dirancang untuk Mengarahkan Perilaku Bangsa Indonesia

Selain itu, Zulhas juga menyoroti upaya memajukan kesejahteraan umum yang saat ini masih terkendala dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sejatinya, kata Zulhas, semangat otonomi daerah dimaksudkan agar tiap-tiap daerah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan daerah masing-masing.

"Namun, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum di daerah sering berbenturan dengan kepentingan elit daerah sehingga kepentingan elit cenderung lebih diutamakan, khususnya dalam penetapan anggaran belanja daerah," pungkasnya. (Pon)

#Zulkifli Hasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
"Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
Indonesia
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Memastikan peresmian Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak awal gerakan koperasi modern efektif digital.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Sebanyak 108 koperasi desa (kopdes) Merah Putih sudah siap beroperasi.
Frengky Aruan - Senin, 21 Juli 2025
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 13 Juli 2025
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Indonesia
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Ada sekitar 15 ribuan Koperasi Merah Putih belum memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Untuk mempercepat implementasi Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo memanggil 12 menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Indonesia
Menko Zulhas Yakin Koperasi Merah Putih Hancurkan Dominasi Tengkulak
Koperasi juga dapat membangun gudang penyimpanan jagung dan beras, bahkan berpotensi bekerja sama dengan Bulog
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Mei 2025
Menko Zulhas Yakin Koperasi Merah Putih Hancurkan Dominasi Tengkulak
Indonesia
Modal Awal Koperasi Merah Putih dari Negara Maksimal Rp 3 Miliar, Tenor Balik 6 Tahun
Ditargetkan dapat terbentuk sekitar 80.000 Kopdes Merah Putih yang aktif dan sehat di seluruh nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Mei 2025
Modal Awal Koperasi Merah Putih dari Negara Maksimal Rp 3 Miliar, Tenor Balik 6 Tahun
Indonesia
Jatah Rp 5 Miliar Tiap Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Prabowo Butuh Uang Rp 400 Triliun
Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 400 triliun untuk membangun 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Mei 2025
Jatah Rp 5 Miliar Tiap Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Prabowo Butuh Uang Rp 400 Triliun
Indonesia
Prabowo Temui Mega di Momen Lebaran, Zulhas Sebut Silaturahmi Bagus
Ia mengaku baru mengetahui pertemuan Prabowo dan Megawati.
Dwi Astarini - Rabu, 09 April 2025
Prabowo Temui Mega di Momen Lebaran, Zulhas Sebut Silaturahmi Bagus
Bagikan