Tidak Tega Kalau Semua Masalah Sampai ke Presiden Prabowo, Menko Zulhas: Itu Enggak Boleh

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali menekankan pentingnya kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan secara mandiri tanpa perlu selalu melibatkan Presiden.

Pernyataan ini disampaikan Zulhas saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Senin (30/9).

Ia mendorong agar masalah di level teknis, termasuk persoalan keuangan, diselesaikan terlebih dahulu di tingkat kementerian masing-masing atau dibahas bersama dalam rapat koordinasi yang ia pimpin.

Baca juga:

Bank BUMN Disuntik Rp 200 T, Menko Zulhas Minta Jatah Modal 16.000 Kopdes Merah Putih

Zulhas berpendapat bahwa hanya masalah yang benar-benar tidak bisa diatasi di level teknis yang baru layak dibawa ke Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden.

"Saya juga enggak tega kalau semua masalah sampai ke beliau. Itu enggak boleh. Yang memang kita enggak mungkin bisa selesaikan, baru ke Presiden," tegasnya.

Zulhas menegaskan bahwa Kopdes/Kelurahan Merah Putih merupakan program strategis nasional yang memerlukan kerja sama kolaboratif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh kendala, terutama terkait pembiayaan, dapat diselesaikan di tingkat kementerian dan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, ia mengumumkan bahwa 1.000 koperasi desa siap beroperasi pada pekan depan setelah mendapatkan pembiayaan. Program ambisius ini akan dilanjutkan dengan peluncuran operasionalisasi 20.000 kopdes lainnya secara bertahap.

Baca juga:

Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai

Peluncuran awal ini sekaligus menandai dimulainya fase operasional koperasi desa setelah semua regulasi dan pendanaan dipastikan siap.

"Aturan itu semua sudah selesai. Kopdes/Kelurahan Merah Putih sudah siap berjalan," kata Zulhas, memastikan kesiapan program tersebut.

Program Kopdes Merah Putih telah diresmikan oleh Presiden pada 21 Juli 2025. Data terbaru dari situs resminya per 29 September 2025 menunjukkan bahwa 80.000 koperasi desa/kelurahan telah berbadan hukum. Kini, program memasuki tahap operasional, di mana 1.185 koperasi tercatat telah mengajukan proposal bisnis dan sedang menantikan proses pencairan dana.