Wapres Diklaim Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 14 Januari 2023
Wapres Diklaim Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin usai menghadiri Ijtima Ulama Nusantara yang digagas Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Jumat (13/1/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin diklaim telah memberikan sinyal dukungan kepada Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024. Dukungan tersirat itu disampaikan Ma'ruf Amin saat membuka Ijtima Ulama Nusantara di Jakarta, Jumat (13/1).

"Sudah menjadi sinyal buat kami, kehadiran kiai Ma'ruf di forum ijtima ulama, termasuk statement bahwa ini saatnya yang muda, sudah cukup untuk menyimpulkan itu dukungan untuk Gus Muhaimin," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Pastikan Tidak Maju Lagi pada Pilpres 2024

Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, yang menyebut Ma'ruf Amin dalam sambutan pembukaan Ijtima Ulama menegaskan jika dia bagian dari PKB.

"Ini bagian dari anak muda, bagian Gus Muhaimin dan bagi para kiai itu merupakan dukungan, walaupun tidak secara terbuka," ungkapnya.

Sejumlah kiai yang menghadiri ijtima itu meminta Wapres Ma'ruf Amin untuk menyebutkan nama Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara di salah satu hotel di Jakarta pada 13-14 Januari 2023.

Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema "Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia". Ijtima tersebut dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Jumat, 13 Januari 2023.

Ma’ruf menegaskan dirinya tidak akan maju lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

"Saya sudah tua, umur sudah masuk hampir 80 tahun. Saya ini sudah cukup tua lah. Harus sudah memberikan kesempatan kepada yang lebih muda," katanya.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Punya Pengaruh Besar di Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan