Wamensos Sebut Keputusan Gelar Pahlawan Soeharto Ada di Istana

MerahPutih.com - Nama Presiden ke-2, Soeharto diusulkan untuk dijadikan pahlawan nasional tahun 2025. Namun, usulan tersebut mendapatkan penolakan dari aktivis 98.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan Kementerian Sosial tidak berhak untuk memutuskan pemberian gelar pahlawan nasional kepada siapa pun termasuk Soeharto.

Menurut dia, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden melalui Dewan Gelar di Istana.

Baca juga:

Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP

“Jadi Kemensos hanya mengusulkan saja, keputusan yang tetap nanti di Istana,” kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/5).

Ia menjelaskan, pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih dalam kajian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). “Saya belum cek (updatenya). Jadi kan di Kemensos sendiri bikin tim ad-hoc namanya TP2GP, tim pengkajian, tim penelitian, pemberian gelar, gitu loh,” tuturnya.

Sosok aktivis 98 ini menyampaikan bahwa batas waktu pengusulan dari daerah akan berakhir pada akhir Mei. Setelah itu, TP2GP akan menggelar sidang untuk melakukan asesmen terhadap tokoh-tokoh yang diajukan, termasuk menelaah kembali rekam jejak dan kontribusi mereka dalam sejarah bangsa.

Baca juga:

Pesan Usman Hamid di Perayaan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Ingatkan Soal Soekarno dan Soeharto

“Di bulan akhir Mei ini mestinya pengusulan dari daerah yang ditekan oleh gubernur segala macam sudah final. Dan itu akan dilakukan sidang-sidang di tim ad-hoc nanti untuk mengasesmen, mengkaji, meneliti siapa yang kira-kira yang berhak untuk mendapatkan gelar,” jelasnya.

Nama Soeharto memang kembali mencuat sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional. Dukungan datang dari sejumlah kalangan, namun juga menuai kritik dari pihak-pihak yang menilai warisan pemerintahannya masih menyisakan kontroversi, terutama terkait pelanggaran HAM dan otoritarianisme semasa Orde Baru. (Pon)