Wamenaker Dukung Perjuangan Driver Ojol Jelang Demo Besar Soal Perlindungan

Merahputih.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan bahwa pemerintah secara konsisten mendukung perjuangan para pengemudi ojek daring (ojol) terkait perlindungan mereka.

Hal ini dikatakan Emmanuel menjelang rencana demonstrasi besar ojol pada Selasa (20/5).

“Perjuangan mereka, secara substansi, kami mendukung. Soal perlindungannya, ya, kita akan perjuangkan itu,” kata Noel, sapaan akrabnya, Senin (19/5).

Baca juga:

Garda Indonesia Minta Maaf Ratusan Ribu Ojol Bakal Lumpuhkan Jakarta pada 20 Mei, Masyarakat Diminta Sesuaikan Jadwal

Sebelumnya, dilaporkan bahwa sekitar setengah juta pengemudi ojol berencana melakukan aksi serentak berupa pematian aplikasi dan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap perusahaan aplikator yang diduga melanggar regulasi.

Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia sebelumnya telah menyampaikan harapan agar pemerintah menanggapi kekecewaan para pengemudi yang merasa kurang diperhatikan terkait dugaan pelanggaran regulasi oleh sejumlah aplikator. Asosiasi juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap aplikator yang melanggar aturan, mengingat para pengemudi daring telah bersabar sejak tahun 2022 tanpa adanya perhatian yang memadai.

Menanggapi hal ini, Wamenaker Noel meyakinkan bahwa pemerintah akan selalu hadir untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan dukungan kepada para mitra pengemudi. Ia mencontohkan aturan mengenai Bonus Hari Raya (BHR) sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah.

Baca juga:

Menaker Mohon Maaf BHR Ojol Tidak Optimal, Tapi Satu Langkah Sudah Berjalan

Aksi unjuk rasa para pengemudi ojol yang direncanakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR RI.

Aksi ini berpotensi menyebabkan kelumpuhan lalu lintas di sebagian wilayah Jakarta akibat kemacetan. Selain unjuk rasa, para pengemudi juga akan melakukan aksi offbid massal sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait kebijakan yang dianggap belum adil.