Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis

MerahPutih.com - Pengusiran jurnalis untuk wawancara doorstop dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai tindakan pengekangan tehadap kerja pers. Yakni pengekangan terhadap kebebasan pers atau freedom of journalist (kebebasan pers) dan freedom fo speech (kebebasan berpendapat).

"Ini tidak pantas dilakukan, Dewan Pers dan lembaga pers seperti PWI, IJTI, AJI dan lainnya turun tangan mengusut pengusiran ini," kata Dewan Penasehat Ikatan Media Online- Indonesia (IMO) Jerry Massie kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Menurut Jerry, jangan karena Bobby menantu Presiden Joko Widodo, merasa lebih besar dari wali kota lainnya.

"Kalau tak mau diwawancara barangkali beliau bisa menyampaikan pesan kepada awak media atau melalui konten youtube nanti diserahkan ke kabag Humas," tegasnya.

Jerry meminta kepada semua pejabat menghargai kerja pers dan memberikan jawaban pertanyaannya jangan terkesan menutupi mau masalah atau melarang wartawan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28-F UUD 1945 yang menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Selain itu, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan 'lex spesialis' disana tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

"Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), " tutup Jerry.

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut menyesalkan sistem pengamanan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang telah menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugas di kantor Pemerintah Kota (Pemko Medan). Dimana tim pengawal menantu Presiden RI, Joko Widodo itu tidak hanya polisi, Satpol PP juga ada Paspampres yang melarang peliputan doorstop terhadap jurnalis. (Knu)

Baca Juga:

Gibran dan Bobby Jadi Satu-satunya Wali Kota yang Dikawal Paspampres